Collections

Advanced Search

First Page Previous 51 52 53 54 55 Next Last Page

ANALISIS YURIDIS PENGAWASAN PROSES PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 131 PK/PID.SUS/2015)

Dorgis Diori Sinaga (STHB Press, 2020)

Record Detail

PENJATUHAN PIDANA PENJARA ATAU PEMBERIAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA PENJATUHAN PIDANA PENJARA ATAU PEMBERIAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA PENJATUHAN PIDANA PENJARA ATAU PEMBERIAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA PENJATUHAN PIDANA PENJARA ATAU PEMBERIAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA PENJATUHANA PIDANA PENJARA ATAU PEMBERIAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Dr.Hj.Emma Dysmala,SH.MH. (STHB, 2020)

Record Detail

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR: 442/Pid.B/2018/PN Bdg.

Samsudin Sidik (STHB Press, 2019)

Record Detail

ANALISIS YURIDIS KORBAN PELECEHAN SEKSUAL MENJADI TERPIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 574 k/Pid.Sus/2018 DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA

Josua Alfredo (STHB Press, 2019)

Record Detail

KEBIJAKAN LEGISLASI MENGENAI PERLINDUNGAN TERHADAP WHITSLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI TERHADAP KASUS E-KTP)

Maikel S Rupang (STHB Press, 2019)

Record Detail

Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Gratifikasi Seksual Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Deby Nabilah (STHB, 2018)

Record Detail

Perspektif Politik Kriminal Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Terjadi Di Lingkungan BUMN Dihubungkan Dengan Pengaturan Keuangan Negara Yang Diferensiatif Dalam Berbagai Kebijakan Legislasi

Togu Manahan Hutagalung (STHB, 2017)

Record Detail

KRIMINALISASI TERHADAP LESBIAN, GAY, BISEKSUAL DAN TRANSGENDER (LBGT) DALAM PROSPEK PEMBARUAN HUKUM PIDANA

Yenny Lestari (STHB Press, 2019)

Record Detail

TINJAUAN MENGENAI EUTHANASIA DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA

SWANRI OLOAN SITOPU (STHB Press, 2019)

Record Detail

“KEBIJAKAN KRIMINALISASI TERHADAP PERBUATAN YANG DINILAI SEBAGAI PERBUATAN TEROR DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME TERBARU NO. 5 TAHUN 2018 TERKAIT DENGAN PERLUASAN WEWENANG APARAT PENEGAK HUKUM UNTUK MEMAKSIMALKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME

Robby Rodiyya (STHB Press, 2019)

Record Detail

First Page Previous 51 52 53 54 55 Next Last Page

Repository STHB

Collections

ANALISIS YURIDIS PENGAWASAN PROSES PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 131 PK/PID.SUS/2015)

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR: 442/Pid.B/2018/PN Bdg.

ANALISIS YURIDIS KORBAN PELECEHAN SEKSUAL MENJADI TERPIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 574 k/Pid.Sus/2018 DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA

KEBIJAKAN LEGISLASI MENGENAI PERLINDUNGAN TERHADAP WHITSLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI TERHADAP KASUS E-KTP)

Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Gratifikasi Seksual Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Perspektif Politik Kriminal Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Terjadi Di Lingkungan BUMN Dihubungkan Dengan Pengaturan Keuangan Negara Yang Diferensiatif Dalam Berbagai Kebijakan Legislasi

KRIMINALISASI TERHADAP LESBIAN, GAY, BISEKSUAL DAN TRANSGENDER (LBGT) DALAM PROSPEK PEMBARUAN HUKUM PIDANA

TINJAUAN MENGENAI EUTHANASIA DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA

“KEBIJAKAN KRIMINALISASI TERHADAP PERBUATAN YANG DINILAI SEBAGAI PERBUATAN TEROR DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME TERBARU NO. 5 TAHUN 2018 TERKAIT DENGAN PERLUASAN WEWENANG APARAT PENEGAK HUKUM UNTUK MEMAKSIMALKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords

Advanced Search