Collections

Advanced Search
 First Page   Previous   46   47   48   49   50   Next   Last Page 
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA TENTANG HUKUM PERIKATAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1/PDT.GS/2018/PM.PMK)

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA TENTANG HUKUM PERIKATAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1/PDT.GS/2018/PM.PMK)

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS ATAS TERBITNYA SERTIFIKAT HAK PAKAI NOMOR: 00004 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA

TINJAUAN YURIDIS ATAS TERBITNYA SERTIFIKAT HAK PAKAI NOMOR: 00004 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA

Record Detail
PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK HAK MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 48/PDT.SUS/ MEREK/2018/PN.NIAGA.JKT.PST.

PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK HAK MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 48/PDT.SUS/ MEREK/2018/PN.NIAGA.JKT.PST.

Record Detail
ANALISIS YURIDIS PERSAINGAN USAHA ANTARA PT TIRTA FRESINDO JAYA DENGAN PT TIRTA INVESTAMA DAN PT BALINA AGUNG PERKASA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 806K/PDT.SUS-KPPU/2019 DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

ANALISIS YURIDIS PERSAINGAN USAHA ANTARA PT TIRTA FRESINDO JAYA DENGAN PT TIRTA INVESTAMA DAN PT BALINA AGUNG PERKASA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 806K/PDT.SUS-KPPU/2019 DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PT RAMAYANA LESTARI SENTOSA TBK DI DEPOK DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

TINJAUAN YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PT RAMAYANA LESTARI SENTOSA TBK DI DEPOK DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Record Detail
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENANG LELANG DALAM PELAKSANAAN LELANG HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENANG LELANG DALAM PELAKSANAAN LELANG HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996

Record Detail
PELAKSANAAN PRINSIP PENDAFTARAN FIRST TO FILE DALAM MELINDUNGI PEMEGANG HAK DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN TATA LETAK SIRKUT TERPADU

PELAKSANAAN PRINSIP PENDAFTARAN FIRST TO FILE DALAM MELINDUNGI PEMEGANG HAK DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN TATA LETAK SIRKUT TERPADU

Record Detail
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN UTANG-PIUTANG PERORANGAN DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN HUKUM PERJANJIAN DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI AMLAPURA NOMOR 207/Pdt.G/2019/PN Amp

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN UTANG-PIUTANG PERORANGAN DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN HUKUM PERJANJIAN DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI AMLAPURA NOMOR 207/Pdt.G/2019/PN Amp

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA UNSUR PAKSAAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 4802/PDT.G/2017/PA.KAB.MLG)

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA UNSUR PAKSAAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 4802/PDT.G/2017/PA.KAB.MLG)

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PT. BETA (SUBKONTRAKTOR) DENGAN PT. PLN DAN PT. ALFA SEBAGAI SUPPLIER DALAM HAL TERJADINYA WANPRESTRASI JUAL BELI BARANG

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PT. BETA (SUBKONTRAKTOR) DENGAN PT. PLN DAN PT. ALFA SEBAGAI SUPPLIER DALAM HAL TERJADINYA WANPRESTRASI JUAL BELI BARANG

Record Detail
 First Page   Previous   46   47   48   49   50   Next   Last Page 

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords