Collections

Advanced Search

First Page Previous 1 2 3 4 5 Next Last Page

PELAKSANAAN PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UU NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Jo UU NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 25/Pid. Sus-TPK/2019/PN BANDUNG

Oscar Diyanta Ketaren (STHB Press, 2020)

Record Detail

TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENERAPAN DALAM PUTUSAN NOMOR: 16/PID.SUS-TPK/2018/PN.SBY PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Rendi Aprianto (STHB Press, 2019)

Record Detail

KAJIAN YURIDIS TERHADAP DISPARITAS PUTUSAN PIDANA KURUNGAN SEBAGAI PENGGANTI PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pn.Jkt.Pst JO PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA NOMOR 3/Pid.Sus-TPK/2017/PT DKI JO PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG INDONESIA NOMOR 1165 K/Pid.Sus/2017

Natasya Supriyatna (STHB Press, 2019)

Record Detail

PENERAPAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

Firman Togu Hutagalung (STHB Press, 2019)

Record Detail

PENETAPAN RICHARD JOOST LINO SEBAGAI TERSANGKA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI ATAS KEBIJAKAN MENUNJUK LANGSUNG HDHM CHINA DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA QUAY CONTAINER CRANE

Farrell Shidqi Halilintar (STHB Press, 2019)

Record Detail

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA SUAP DALAM PASAL 11 DAN PASAL 12 HURUF E UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM : NOMOR.23/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PN.Mtr

Christofel P Nababan (STHB Press, 2019)

Record Detail

KEBIJAKAN PENETAPAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN KRIMINAL

Boy Febriyanto S (STHB Press, 2019)

Record Detail

ANALISIS YURIDIS TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN DAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NO. 38/PID.SUS/TPK/2018/PN.BDG

Benny Amrizal (STHB Press)

Record Detail

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI NOMOR: 5/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI

Triastuti Rachmawati (STHB Press, 2020)

Record Detail

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PASAL 34 A PP NO. 99 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PP NO. 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DIHUBUNGKAN DENGAN PEMBATASAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI

Rani Amelia (STHB Press, 2020)

Record Detail

First Page Previous 1 2 3 4 5 Next Last Page

Repository STHB

Collections

TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENERAPAN DALAM PUTUSAN NOMOR: 16/PID.SUS-TPK/2018/PN.SBY PENGADILAN NEGERI SURABAYA

PENERAPAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

PENETAPAN RICHARD JOOST LINO SEBAGAI TERSANGKA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI ATAS KEBIJAKAN MENUNJUK LANGSUNG HDHM CHINA DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA QUAY CONTAINER CRANE

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA SUAP DALAM PASAL 11 DAN PASAL 12 HURUF E UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM : NOMOR.23/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PN.Mtr

KEBIJAKAN PENETAPAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN KRIMINAL

ANALISIS YURIDIS TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN DAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NO. 38/PID.SUS/TPK/2018/PN.BDG

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI NOMOR: 5/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PASAL 34 A PP NO. 99 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PP NO. 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DIHUBUNGKAN DENGAN PEMBATASAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords

Advanced Search