Collections

Advanced Search

First Page Previous 1 2 3 4 5 Next Last Page

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 5 AYAT (1) HURUF B UNDANG – UNDANG RI NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG RI NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 110/PID.SUS-TPK/2018 JUNCTO PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 237 PK/PID.SUS/2020

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 5 AYAT (1) HURUF B UNDANG – UNDANG RI NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG RI NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 110/PID.SUS-TPK/2018 JUNCTO PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 237 PK/PID.SUS/2020

Saeful Anwar (STHB Press, 2021)

ENERAPAN AJARAN PENYERTAAN (DEELNEMING) DAN CONCURSUS
REALIS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113
K/Pid.Sus/2020

ENERAPAN AJARAN PENYERTAAN (DEELNEMING) DAN CONCURSUS REALIS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 K/Pid.Sus/2020

Mirowaldi Hutagaol (STHB Press, 2021)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPALA DESA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR: 43/PID.SUS-TPK/2019/PN.BDG)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPALA DESA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR: 43/PID.SUS-TPK/2019/PN.BDG)

Muhammad Imam (STHB Press, 2021)

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 47/PID.SUS-TPK/2019/PN.BDG

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 47/PID.SUS-TPK/2019/PN.BDG

Indah Dwi Lestari (STHB Press, 2021)

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN DISSENTING OPINION DALAM PENGAMBILAN PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI INVESTASI BLOK BASKER MANTA GUMMY (BMG) DENGAN TERDAKWA IR. KAREN AGUSTIAWAN OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 15/Pid.sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst)

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN DISSENTING OPINION DALAM PENGAMBILAN PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI INVESTASI BLOK BASKER MANTA GUMMY (BMG) DENGAN TERDAKWA IR. KAREN AGUSTIAWAN OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 15/Pid.sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst)

Viny Yustika Sari (STHB Press, 2021)

KEBIJAKAN BUSINESS JUDGEMENT RULE DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

ASEP SURYANA (STHB, 2021)

Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan Baban Pembuktian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 84/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST

Bintang Marito Siagian (STHB Press, 2020)

PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA MENGENAI SISTEM PERUMUSAN SANKSI PIDANA DALAM PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg

Deden Bagja Nugraha (STHB Press, 2020)

KEBIJAKAN KRIMINAL TENTANG PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

Ari Sugiri (STHB, 2019)

Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan BUMN Persero: Penerapan Asas Ultimum Remedium

Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan BUMN Persero: Penerapan Asas Ultimum Remedium

Dr. Mas Putra Zenno Januarsyah, S.H., M.H. (Logoz Publishing, 2017)

First Page Previous 1 2 3 4 5 Next Last Page

My Account

Browse

Discover

Advanced Search