Collections

Advanced Search

First Page Previous 1 2 3 4 5 Next Last Page

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN DISSENTING OPINION DALAM PENGAMBILAN PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI INVESTASI BLOK BASKER MANTA GUMMY (BMG) DENGAN TERDAKWA IR. KAREN AGUSTIAWAN OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 15/Pid.sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst)

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN DISSENTING OPINION DALAM PENGAMBILAN PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI INVESTASI BLOK BASKER MANTA GUMMY (BMG) DENGAN TERDAKWA IR. KAREN AGUSTIAWAN OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 15/Pid.sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst)

Viny Yustika Sari (STHB Press, 2021)

KEBIJAKAN BUSINESS JUDGEMENT RULE DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

ASEP SURYANA (STHB, 2021)

Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan Baban Pembuktian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 84/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST

Bintang Marito Siagian (STHB Press, 2020)

PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA MENGENAI SISTEM PERUMUSAN SANKSI PIDANA DALAM PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg

Deden Bagja Nugraha (STHB Press, 2020)

KEBIJAKAN KRIMINAL TENTANG PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

Ari Sugiri (STHB, 2019)

Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan BUMN Persero: Penerapan Asas Ultimum Remedium

Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan BUMN Persero: Penerapan Asas Ultimum Remedium

Dr. Mas Putra Zenno Januarsyah, S.H., M.H. (Logoz Publishing, 2017)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP GRATIFIKASI YANG DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst

Ricca Fitria Janita (STHB Press, 2020)

TINDAKAN ADMINISTRASI YANG DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI TINDAKAN PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 09/PID.SUS-TPK/2019/PN.BDG

Yayu Maulani (STHB Press, 2020)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KEPALA DESA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBE- RANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PUTUSAN NOMOR 3/PID. SUS-TPK/2017/PT TJK.

Novi D. Pangaribuan (STHB Press, 2020)

PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA UANG PENGGANTI DALAM PASAL 17 DAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS 1A NOMOR: 76/PID.SUS-TPK/2017/PN.BDG)

Irfan Arifian (STHB, 2020)

First Page Previous 1 2 3 4 5 Next Last Page

My Account

Browse

Discover

Advanced Search