Collections

Advanced Search

First Page Previous 41 42 43 44

Bunga Rampai Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

Prof.Dr.H.Dwidja Priyatno, S.H., M.H. (Pustaka Reka Cipta, 2018)

Record Detail

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA (340 KUHP) DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 325 K/PID/2017 DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN

Victorio Aresyamando B (STHB Press, 2019)

Record Detail

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA ASUSILA PASAL 281 KUHP (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 290K/MIL/2016)

Sekar Putri (STHB Press, 2019)

Record Detail

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DIHUBUNGKAN DENGAN IMPLEMENTASI PERDA PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG DI JAWA BARAT (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG 122/PID.SUS/2017/PN.BDG)”.

Novita Afrianty (STHB Press, 2019)

Record Detail

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) ditinjau dari Perspektif Politik Hukum Pidana (Penal Policy)

Darisalim Telaumbanua (STHB, 2012)

Record Detail

PENETAPAN ASPEK HUKUM PIDANA MATERIEL DALAM RUU PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

Sujasmin,S.H.,M.H. (Jurnal Wawasan Yuridika, 2017)

Record Detail

Kapita Selekta Hukum Pidana

Prof.Dr.H.Dwidja Priyatno, S.H., M.H. (STHB Press, 2005)

Record Detail

Analisis Yuridis tentang Peredaran Obat-obatan Ilegal di Wilayah Kota Bandung dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Muhamad Dwi Patria (STHB, 2015)

Record Detail

Perspektif Politik Hukum Pidana tentang Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil sebagai Dasar Penetapan Tindak Pidana dalam Pembentukan Kebijakan Legislasi

Lukas Memory S.T. (STHB, 2015)

Record Detail

Kedudukan dan Kewenangan Hukum Mahkamah Konstitusi yang Menambah Substansi Kaidah Hukum dalam Pasal 77 KUHAP dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU/XII/2014 tentang Penetapan Tersangka, Penyitaan, dan Penggeledahan sebagai Objek Pasal 77 KUHAP

Rendha Ardiansyah (STHB, 2016)

Record Detail

First Page Previous 41 42 43 44

Repository STHB

Collections

Bunga Rampai Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA (340 KUHP) DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 325 K/PID/2017 DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA ASUSILA PASAL 281 KUHP (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 290K/MIL/2016)

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DIHUBUNGKAN DENGAN IMPLEMENTASI PERDA PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG DI JAWA BARAT (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG 122/PID.SUS/2017/PN.BDG)”.

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) ditinjau dari Perspektif Politik Hukum Pidana (Penal Policy)

PENETAPAN ASPEK HUKUM PIDANA MATERIEL DALAM RUU PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

Kapita Selekta Hukum Pidana

Analisis Yuridis tentang Peredaran Obat-obatan Ilegal di Wilayah Kota Bandung dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Perspektif Politik Hukum Pidana tentang Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil sebagai Dasar Penetapan Tindak Pidana dalam Pembentukan Kebijakan Legislasi

Kedudukan dan Kewenangan Hukum Mahkamah Konstitusi yang Menambah Substansi Kaidah Hukum dalam Pasal 77 KUHAP dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU/XII/2014 tentang Penetapan Tersangka, Penyitaan, dan Penggeledahan sebagai Objek Pasal 77 KUHAP

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords

Advanced Search