Collections

Advanced Search

First Page Previous 41 42 43 44 45 Next Last Page

TINJAUAN MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORPORASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 1292/Pid.B/LH/2019/PN.Bdg

Farhan Ghazi Suardaya (STHB Press, 2020)

Record Detail

Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan BUMN Persero: Penerapan Asas Ultimum Remedium

Dr. Mas Putra Zenno Januarsyah, S.H., M.H. (Logoz Publishing, 2017)

Record Detail

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP GRATIFIKASI YANG DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst

Ricca Fitria Janita (STHB Press, 2020)

Record Detail

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 717/PID.B/2019/PN.BDG.

Nuke Adhyanti Nurfitriyane (STHB Press, 2020)

Record Detail

Pertanggungjawaban Pidana Dokter Yang Melakukan Euthanasia Ditinjau Dari Aspek Medis Dan Hak Asasi Manusia

Edison Sianturi (STHB Press, 2020)

Record Detail

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN PADA ANAK YANG DILAKUKAN AYAH TIRI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOGOR NOMOR 48/PID.SUS/2019/PN.BGR

Muhammad Reza Pardani (STHB Press, 2020)

Record Detail

KEBIJAKAN KRIMINALISASI PERBUATAN SAMEN LEVEN (KUMPL KEBO) MENURUT PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA DAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Helmy Indra Putra Pangaribuan (STHB Press, 2020)

Record Detail

TINDAKAN ADMINISTRASI YANG DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI TINDAKAN PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 09/PID.SUS-TPK/2019/PN.BDG

Yayu Maulani (STHB Press, 2020)

Record Detail

Politik Hukum Pidana

Dr. A. Widiada Gunakaya, S.H., M.H. (Yayasan Guna Harapan Baru, 2019)

Record Detail

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU USAHA YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL KADALUWARSA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PUTUSAN NOMOR 68/PID.SUS/2017/PN.PTS

Melfan Rafafi (STHB Press, 2020)

Record Detail

First Page Previous 41 42 43 44 45 Next Last Page

Repository STHB

Collections

TINJAUAN MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORPORASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 1292/Pid.B/LH/2019/PN.Bdg

Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan BUMN Persero: Penerapan Asas Ultimum Remedium

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP GRATIFIKASI YANG DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst

Pertanggungjawaban Pidana Dokter Yang Melakukan Euthanasia Ditinjau Dari Aspek Medis Dan Hak Asasi Manusia

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN PADA ANAK YANG DILAKUKAN AYAH TIRI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOGOR NOMOR 48/PID.SUS/2019/PN.BGR

KEBIJAKAN KRIMINALISASI PERBUATAN SAMEN LEVEN (KUMPL KEBO) MENURUT PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA DAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

TINDAKAN ADMINISTRASI YANG DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI TINDAKAN PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 09/PID.SUS-TPK/2019/PN.BDG

Politik Hukum Pidana

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU USAHA YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL KADALUWARSA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PUTUSAN NOMOR 68/PID.SUS/2017/PN.PTS

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords

Advanced Search