Collections

Advanced Search

First Page Previous 36 37 38 39 40 Next Last Page

Perspektif Politik Hukum Pidana Terhadap Penetapan Sifat Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Deni Effendi (STHB, 2019)

Record Detail

Mekanisme Pemberian Grasi dan Maaf Kepada Terpidana Mati dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP (Studi Komparatif Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi dan Hukum Pidana Islam)

Dika Tusyafera (STHB, 2019)

Record Detail

Kedudukan Saksi Sedarah Dalam Kasus Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Penegakan Hukum Pidana

Deden Hafidz Manggala Saputra (STHB, 2019)

Record Detail

Bunga Rampai Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

Prof.Dr.H.Dwidja Priyatno, S.H., M.H. (Pustaka Reka Cipta, 2018)

Record Detail

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA (340 KUHP) DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 325 K/PID/2017 DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN

Victorio Aresyamando B (STHB Press, 2019)

Record Detail

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA ASUSILA PASAL 281 KUHP (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 290K/MIL/2016)

Sekar Putri (STHB Press, 2019)

Record Detail

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DIHUBUNGKAN DENGAN IMPLEMENTASI PERDA PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG DI JAWA BARAT (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG 122/PID.SUS/2017/PN.BDG)”.

Novita Afrianty (STHB Press, 2019)

Record Detail

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) ditinjau dari Perspektif Politik Hukum Pidana (Penal Policy)

Darisalim Telaumbanua (STHB, 2012)

Record Detail

PENETAPAN ASPEK HUKUM PIDANA MATERIEL DALAM RUU PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

Sujasmin,S.H.,M.H. (Jurnal Wawasan Yuridika, 2017)

Record Detail

Kapita Selekta Hukum Pidana

Prof.Dr.H.Dwidja Priyatno, S.H., M.H. (STHB Press, 2005)

Record Detail

First Page Previous 36 37 38 39 40 Next Last Page

Repository STHB

Collections

Perspektif Politik Hukum Pidana Terhadap Penetapan Sifat Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Mekanisme Pemberian Grasi dan Maaf Kepada Terpidana Mati dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP (Studi Komparatif Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi dan Hukum Pidana Islam)

Kedudukan Saksi Sedarah Dalam Kasus Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Penegakan Hukum Pidana

Bunga Rampai Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA (340 KUHP) DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 325 K/PID/2017 DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA ASUSILA PASAL 281 KUHP (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 290K/MIL/2016)

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DIHUBUNGKAN DENGAN IMPLEMENTASI PERDA PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG DI JAWA BARAT (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG 122/PID.SUS/2017/PN.BDG)”.

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) ditinjau dari Perspektif Politik Hukum Pidana (Penal Policy)

PENETAPAN ASPEK HUKUM PIDANA MATERIEL DALAM RUU PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

Kapita Selekta Hukum Pidana

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords

Advanced Search