Collections

Advanced Search
 First Page   Previous   1   2   3   4   5   Next   Last Page 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS TERDAKWA PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MENURUT PASAL 338 KUHP (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 454/PID.B/2024/PN.SBY)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS TERDAKWA PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MENURUT PASAL 338 KUHP (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 454/PID.B/2024/PN.SBY)

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DEWASA TERHADAP ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERIPARE-PARE NOMOR: 51/PID.SUS/2023/PN PRE

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DEWASA TERHADAP ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERIPARE-PARE NOMOR: 51/PID.SUS/2023/PN PRE

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL MAHKAMAH AGUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 18/PID.SUS-TPK/2023/PN.BDG

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL MAHKAMAH AGUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 18/PID.SUS-TPK/2023/PN.BDG

Record Detail
PENERAPAN ALASAN PEMAAF BERUPA PEMBELAAN TERPAKSA DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DONGGALA NOMOR 32/PID.B/2021/PN DGL

PENERAPAN ALASAN PEMAAF BERUPA PEMBELAAN TERPAKSA DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DONGGALA NOMOR 32/PID.B/2021/PN DGL

Record Detail
KETIDAKSINKRONAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ANTARA KEPOLISIAN, KEJAKSAAN, DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

KETIDAKSINKRONAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ANTARA KEPOLISIAN, KEJAKSAAN, DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Record Detail

KEBIJAKAN HUKUM MONEY POLITIK: PATRONASE DAN KLIENTELISME DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

Record Detail

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMILU CARA PEROLEHAN DUKUNGAN PEMILIH BAGI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) UNTUK MEMENUHI SYARAT PENCALONAN PASAL 519 DAN PASAL 520 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN HUKUM

Record Detail

KEBIJAKAN HUKUM MONEY POLITIK: PATRONASE DAN KLIENTELISME DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 127 UNDANG -UNDANG NARKOTIKA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN IMPLEMENTASI HAK REHABILITASI BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TILAMUTA NOMOR 7/PID.SUS/2021/PN.TMT

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 127 UNDANG -UNDANG NARKOTIKA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN IMPLEMENTASI HAK REHABILITASI BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TILAMUTA NOMOR 7/PID.SUS/2021/PN.TMT

Record Detail
KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI TINDAKAN KEBIRI TERHADAP PELAKU PERKOSAAN PADA ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM

KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI TINDAKAN KEBIRI TERHADAP PELAKU PERKOSAAN PADA ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM

Record Detail
 First Page   Previous   1   2   3   4   5   Next   Last Page 

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords