Collections

Advanced Search
 First Page   Previous   1   2   3   4   5   Next   Last Page 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARA NEGARA ATAU PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENERIMA ATAU PEMBERIAN HADIAH(GRATIFIKASI) SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNGNOMOR : 55/PID-SUS/TPK/2021/PN.Bdg

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARA NEGARA ATAU PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENERIMA ATAU PEMBERIAN HADIAH(GRATIFIKASI) SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNGNOMOR : 55/PID-SUS/TPK/2021/PN.Bdg

Record Detail
ANALISIS YURIDIS ULTRA PETITA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH JAKSA PINANGKI

ANALISIS YURIDIS ULTRA PETITA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH JAKSA PINANGKI

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAMPASAN HARTA BENDA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI, BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI NO 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG RI NO 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI HUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NO.57/PID.SUS/TPK/2018/PN.SURABAYA

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAMPASAN HARTA BENDA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI, BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI NO 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG RI NO 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI HUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NO.57/PID.SUS/TPK/2018/PN.SURABAYA

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 6/PID.SUS-TPK/2018/PN.BDG

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 6/PID.SUS-TPK/2018/PN.BDG

Record Detail

PELAKSANAAN PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN DAN RASA KEADILAN MASYARAKAT DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Record Detail
PERAMPASAN ASET KRIPTO DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

PERAMPASAN ASET KRIPTO DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA PERBANKAN YANG DITUNTUT TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN BEBAS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 84/PID.SUS.-TPK/2018/PN.BDG

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA PERBANKAN YANG DITUNTUT TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN BEBAS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 84/PID.SUS.-TPK/2018/PN.BDG

Record Detail
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA OLEH KEPALA DESA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 56/PID.Sus-TPK/2020/PN.BDG)

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA OLEH KEPALA DESA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 56/PID.Sus-TPK/2020/PN.BDG)

Record Detail
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN KEPALA DESA SUNGAI SOLOK DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU NO 96 K/PID.SUS/2021/PN.Pbr.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN KEPALA DESA SUNGAI SOLOK DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU NO 96 K/PID.SUS/2021/PN.Pbr.

Record Detail
TINDAK PIDANA KORUPSI BANTUAN SOSIAL DI TENGAH PANDEMI COVID-19 DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 2 AYAT (2) UNDANGUNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 29/PID.SUS-TPK/2021/PN. JKT.PST)

TINDAK PIDANA KORUPSI BANTUAN SOSIAL DI TENGAH PANDEMI COVID-19 DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 2 AYAT (2) UNDANGUNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 29/PID.SUS-TPK/2021/PN. JKT.PST)

Record Detail
 First Page   Previous   1   2   3   4   5   Next   Last Page 

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords