Collections

Advanced Search

First Page Previous 1 2 3 4 Next Last Page

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN BEKASI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018

Hana Febrianti Pertiwi (STHB Press, 2021)

Record Detail

TINJAUAN YURIDIS ATAS TERBITNYA SERTIFIKAT HAK PAKAI NOMOR: 00004 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA

Nurrahmi Catur Putri Sudiyono (STHB Press, 2021)

Record Detail

Tinjauan Yuridis Terhadap Status Tanah Hak-Hak Barat Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Ana Tri Pebriana (STHB Press, 2021)

Record Detail

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGAJUAN KEBERATAN PENETAPAN GANTI KERUGIAN TANAH DALAM PEMBANGUNAN JALAN TOL KUNCIRAN-SERPONG DIHUBUNGANKAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN PENITIPAN GANTI KERUGIAN KE PENGADILAN NEGERI DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Yuni Yuniawati (STHB Press, 2019)

Record Detail

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN TUKAR MENUKAR KEKAYAAN NEGARA ANTARA PEMILIK TANAH DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGERANG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN R.I DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NO. 400/PDT.G/PN.TNG)

RECHA NOOR UTHAMIE WIRAATMAJA (STHB Press, 2019)

Record Detail

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGUASAAN TANAH SELAMA LEBIH DARI 20 TAHUN PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KELAS I A BALE BANDUNG NOMOR 113/Pdt.G/2015/PN.Blb TANGGAL 21 JUNI 2016 DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Indriyanti (STHB Press, 2019)

Record Detail

PELAKSANAAN PENGUKURAN BIDANG TANAH DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH SPORADIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 JO PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997

Hari Prabowo Satriawan (STHB Press, 2019)

Record Detail

Hukum Agraria Pasca Reformasi 1998

Dr. Darwin Ginting, S.H., M.H. (CV Alfabeta, 2020)

Record Detail

Kapita Selekta Hukum Agraria

Dr. Darwin Ginting, S.H., M.H. (Sinergi Mandiri, 2013)

Record Detail

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA CIMAHI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG.BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

Fanizza Nabilasari (STHB Press, 2019)

Record Detail

First Page Previous 1 2 3 4 Next Last Page

Repository STHB

Collections

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN BEKASI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018

TINJAUAN YURIDIS ATAS TERBITNYA SERTIFIKAT HAK PAKAI NOMOR: 00004 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA

Tinjauan Yuridis Terhadap Status Tanah Hak-Hak Barat Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN TUKAR MENUKAR KEKAYAAN NEGARA ANTARA PEMILIK TANAH DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGERANG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN R.I DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NO. 400/PDT.G/PN.TNG)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGUASAAN TANAH SELAMA LEBIH DARI 20 TAHUN PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KELAS I A BALE BANDUNG NOMOR 113/Pdt.G/2015/PN.Blb TANGGAL 21 JUNI 2016 DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

PELAKSANAAN PENGUKURAN BIDANG TANAH DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH SPORADIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 JO PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997

Hukum Agraria Pasca Reformasi 1998

Kapita Selekta Hukum Agraria

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA CIMAHI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG.BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords

Advanced Search