Collections

Advanced Search

First Page Previous 1 2 3 4 5 Next Last Page

Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Gratifikasi Seksual Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Deby Nabilah (STHB, 2018)

Record Detail

Perjanjian Penetapan Harga (Price Fixing) Yang Bersifat Restraint of Trade Dalam Pengangkutan Kargo Dikaitkan Dengan Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Perlindungan Konsumen

Hotcen Gunawan Lingga (STHB, 2018)

Record Detail

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan

Kania Dewi (STHB, 2018)

Record Detail

Kebijakan Kriminalisasi Tentang Perbuatan Contempt Of Court Dalam Pelaksanaan Peradilan Indonesia Dihubungkan Dengan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

Ginanjar Tejasasmita (STHB, 2018)

Record Detail

Logika Hukum

Dr. A. Widiada Gunakaya, S.H., M.H. (Yayasan Guna Harapan Baru, 2018)

Record Detail

Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Pemerintah Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Freies Ermessen Dalam Perspektif Kriminologi

Agil Trenggono (STHB, 2018)

Record Detail

Kebijakan Tentang Pengupahan Di Era Pasal Bebas Di Indonesia

Dr. Darwin Ginting, S.H., M.H. (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018)

Record Detail

Bunga Rampai Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

Prof.Dr.H.Dwidja Priyatno, S.H., M.H. (Pustaka Reka Cipta, 2018)

Record Detail

Akibat Hukum Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan Divestasi 51% Saham PT Freeport Indonesia oleh PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) terhadap Negara RI Berdasarkan UU Nomor 4 Thn 2009 JO UU Nomor 25 Thn 2007

Wiliam Alexander Sugandi (STHB, 2018)

Record Detail

RASIONALITAS PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG RI NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO: 1114/ PID.SUS/ 2015/ PN. BDG ABSTRAK

RIDWAN LEONARD UDIATA (STHB, 2018)

Record Detail

First Page Previous 1 2 3 4 5 Next Last Page

Repository STHB

Collections

Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Gratifikasi Seksual Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Perjanjian Penetapan Harga (Price Fixing) Yang Bersifat Restraint of Trade Dalam Pengangkutan Kargo Dikaitkan Dengan Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Perlindungan Konsumen

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan

Kebijakan Kriminalisasi Tentang Perbuatan Contempt Of Court Dalam Pelaksanaan Peradilan Indonesia Dihubungkan Dengan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

Logika Hukum

Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Pemerintah Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Freies Ermessen Dalam Perspektif Kriminologi

Kebijakan Tentang Pengupahan Di Era Pasal Bebas Di Indonesia

Bunga Rampai Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

Akibat Hukum Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan Divestasi 51% Saham PT Freeport Indonesia oleh PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) terhadap Negara RI Berdasarkan UU Nomor 4 Thn 2009 JO UU Nomor 25 Thn 2007

RASIONALITAS PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG RI NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO: 1114/ PID.SUS/ 2015/ PN. BDG ABSTRAK

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords

Advanced Search