Collections

Advanced Search

First Page Previous 21 22 23 24 25 Next Last Page

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEKUATAN PEMBUKTIAN HASIL PENYADAPAN PADA KASUS OPERASI TANGKAP TANGAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Maya Kurniati (STHB Press, 2020)

Record Detail

KEBIJAKAN LEGISLASI MENGENAI PERLINDUNGAN TERHADAP WHITSLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI TERHADAP KASUS E-KTP)

Maikel S Rupang (STHB Press, 2019)

Record Detail

Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Gratifikasi Seksual Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Deby Nabilah (STHB, 2018)

Record Detail

Perspektif Politik Kriminal Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Terjadi Di Lingkungan BUMN Dihubungkan Dengan Pengaturan Keuangan Negara Yang Diferensiatif Dalam Berbagai Kebijakan Legislasi

Togu Manahan Hutagalung (STHB, 2017)

Record Detail

“KEBIJAKAN KRIMINALISASI TERHADAP PERBUATAN YANG DINILAI SEBAGAI PERBUATAN TEROR DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME TERBARU NO. 5 TAHUN 2018 TERKAIT DENGAN PERLUASAN WEWENANG APARAT PENEGAK HUKUM UNTUK MEMAKSIMALKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME

Robby Rodiyya (STHB Press, 2019)

Record Detail

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGUASAAN SENJATA API OLEH MASYARAKAT SIPIL ( STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN Nomor370/Pid.Sus/2016/PN-Mdn )

Samuel Tambunan (STHB Press, 2019)

Record Detail

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENCULIKAN ANAK DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 1357/PID.SUS/2018.

M.Rizky Ridwan (STHB Press, 2019)

Record Detail

Perspektif Politik Hukum Pidana Terhadap Penetapan Sifat Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Deni Effendi (STHB, 2019)

Record Detail

Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Pemerintah Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Freies Ermessen Dalam Perspektif Kriminologi

Agil Trenggono (STHB, 2018)

Record Detail

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG NOMOR 242/Pid.Sus/2015/PN.KPG”

Ericha Novitashary (STHB Press)

Record Detail

First Page Previous 21 22 23 24 25 Next Last Page

Repository STHB

Collections

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEKUATAN PEMBUKTIAN HASIL PENYADAPAN PADA KASUS OPERASI TANGKAP TANGAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

KEBIJAKAN LEGISLASI MENGENAI PERLINDUNGAN TERHADAP WHITSLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI TERHADAP KASUS E-KTP)

Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Gratifikasi Seksual Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Perspektif Politik Kriminal Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Terjadi Di Lingkungan BUMN Dihubungkan Dengan Pengaturan Keuangan Negara Yang Diferensiatif Dalam Berbagai Kebijakan Legislasi

“KEBIJAKAN KRIMINALISASI TERHADAP PERBUATAN YANG DINILAI SEBAGAI PERBUATAN TEROR DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME TERBARU NO. 5 TAHUN 2018 TERKAIT DENGAN PERLUASAN WEWENANG APARAT PENEGAK HUKUM UNTUK MEMAKSIMALKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGUASAAN SENJATA API OLEH MASYARAKAT SIPIL ( STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN Nomor370/Pid.Sus/2016/PN-Mdn )

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENCULIKAN ANAK DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 1357/PID.SUS/2018.

Perspektif Politik Hukum Pidana Terhadap Penetapan Sifat Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Pemerintah Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Freies Ermessen Dalam Perspektif Kriminologi

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG NOMOR 242/Pid.Sus/2015/PN.KPG”

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords

Advanced Search