Collections

Advanced Search

First Page Previous 21 22 23 24 Next Last Page

Perspektif Politik Hukum Pidana Terhadap Penetapan Sifat Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Deni Effendi (STHB, 2019)

Record Detail

Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Pemerintah Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Freies Ermessen Dalam Perspektif Kriminologi

Agil Trenggono (STHB, 2018)

Record Detail

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG NOMOR 242/Pid.Sus/2015/PN.KPG”

Ericha Novitashary (STHB Press)

Record Detail

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI PADA WAKTU DAMAI MENURUT PASAL 87 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA MILITER (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG NOMOR 32-K/PM.II-09/AD/III/2018)

Fanji Ferdiansyah (STHB Press, 2019)

Record Detail

Kebijakan Legislasi yang Menetapkan Pidana Minimum Khusus dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Perubahan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Rizki Febriansyah (STHB, 2019)

Record Detail

TINJAUAN MENGENAI SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PT. PLANTINDO AGRO SUBUR SEBAGAI KORPORASI BERDASARKAN PASAL 99 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI RANTAU KALIMANTAN SELATAN NOMOR : 1/Pid.Sus-LH/2016/PN.Rta.

SEPTRIONO SITUMORANG (STHB Press, 2019)

Record Detail

TINJAUAN YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PENJARA ATAU TINDAKAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 471/PID.SUS/2017/PN.KLA)

ELVIAN EDI K (STHB Press, 2019)

Record Detail

PERANAN KOMNAS HAM DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA WANITA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI LUAR NEGERI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Sandra Rosdiana Puteri (STHB Press, 2019)

Record Detail

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA ASUSILA PASAL 281 KUHP (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 290K/MIL/2016)

Sekar Putri (STHB Press, 2019)

Record Detail

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENGGARONG NOMOR 655/PID.SUS/2017/PN.TRG

MATEUS HENGKY FERNANDO S (STHB, 2018)

Record Detail

First Page Previous 21 22 23 24 Next Last Page

Repository STHB

Collections

Perspektif Politik Hukum Pidana Terhadap Penetapan Sifat Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Pemerintah Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Freies Ermessen Dalam Perspektif Kriminologi

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG NOMOR 242/Pid.Sus/2015/PN.KPG”

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI PADA WAKTU DAMAI MENURUT PASAL 87 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA MILITER (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG NOMOR 32-K/PM.II-09/AD/III/2018)

Kebijakan Legislasi yang Menetapkan Pidana Minimum Khusus dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Perubahan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

TINJAUAN YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PENJARA ATAU TINDAKAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 471/PID.SUS/2017/PN.KLA)

PERANAN KOMNAS HAM DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA WANITA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI LUAR NEGERI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA ASUSILA PASAL 281 KUHP (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 290K/MIL/2016)

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENGGARONG NOMOR 655/PID.SUS/2017/PN.TRG

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords

Advanced Search