Collections

Advanced Search

First Page Previous 21 22 23 24 Next Last Page

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI NOMOR: 5/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI

Triastuti Rachmawati (STHB Press, 2020)

Record Detail

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DENGAN TENAGA BERSAMA-SAMA MENGAKIBATKAN KEMATIAN ORANG LAIN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO: 11/PID.B/2019/PN.BDG

Wulan Yuliana Oktaviani (STHB Press, 2020)

Record Detail

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PASAL 34 A PP NO. 99 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PP NO. 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DIHUBUNGKAN DENGAN PEMBATASAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI

Rani Amelia (STHB Press, 2020)

Record Detail

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEKUATAN PEMBUKTIAN HASIL PENYADAPAN PADA KASUS OPERASI TANGKAP TANGAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Maya Kurniati (STHB Press, 2020)

Record Detail

KEBIJAKAN LEGISLASI MENGENAI PERLINDUNGAN TERHADAP WHITSLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI TERHADAP KASUS E-KTP)

Maikel S Rupang (STHB Press, 2019)

Record Detail

Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Gratifikasi Seksual Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Deby Nabilah (STHB, 2018)

Record Detail

Perspektif Politik Kriminal Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Terjadi Di Lingkungan BUMN Dihubungkan Dengan Pengaturan Keuangan Negara Yang Diferensiatif Dalam Berbagai Kebijakan Legislasi

Togu Manahan Hutagalung (STHB, 2017)

Record Detail

“KEBIJAKAN KRIMINALISASI TERHADAP PERBUATAN YANG DINILAI SEBAGAI PERBUATAN TEROR DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME TERBARU NO. 5 TAHUN 2018 TERKAIT DENGAN PERLUASAN WEWENANG APARAT PENEGAK HUKUM UNTUK MEMAKSIMALKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME

Robby Rodiyya (STHB Press, 2019)

Record Detail

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGUASAAN SENJATA API OLEH MASYARAKAT SIPIL ( STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN Nomor370/Pid.Sus/2016/PN-Mdn )

Samuel Tambunan (STHB Press, 2019)

Record Detail

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENCULIKAN ANAK DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 1357/PID.SUS/2018.

M.Rizky Ridwan (STHB Press, 2019)

Record Detail

First Page Previous 21 22 23 24 Next Last Page

Repository STHB

Collections

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI NOMOR: 5/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DENGAN TENAGA BERSAMA-SAMA MENGAKIBATKAN KEMATIAN ORANG LAIN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO: 11/PID.B/2019/PN.BDG

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PASAL 34 A PP NO. 99 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PP NO. 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DIHUBUNGKAN DENGAN PEMBATASAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEKUATAN PEMBUKTIAN HASIL PENYADAPAN PADA KASUS OPERASI TANGKAP TANGAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

KEBIJAKAN LEGISLASI MENGENAI PERLINDUNGAN TERHADAP WHITSLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI TERHADAP KASUS E-KTP)

Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Gratifikasi Seksual Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Perspektif Politik Kriminal Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Terjadi Di Lingkungan BUMN Dihubungkan Dengan Pengaturan Keuangan Negara Yang Diferensiatif Dalam Berbagai Kebijakan Legislasi

“KEBIJAKAN KRIMINALISASI TERHADAP PERBUATAN YANG DINILAI SEBAGAI PERBUATAN TEROR DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME TERBARU NO. 5 TAHUN 2018 TERKAIT DENGAN PERLUASAN WEWENANG APARAT PENEGAK HUKUM UNTUK MEMAKSIMALKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGUASAAN SENJATA API OLEH MASYARAKAT SIPIL ( STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN Nomor370/Pid.Sus/2016/PN-Mdn )

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENCULIKAN ANAK DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 1357/PID.SUS/2018.

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords

Advanced Search