Collections

Advanced Search
 First Page   Previous   21   22   23   24   25   Next   Last Page 
PELINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP KETIDAKSESUAIAN BARANG YANG DIBELI ONLINE MELALUI APLIKASI TOKOPEDIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

PELINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP KETIDAKSESUAIAN BARANG YANG DIBELI ONLINE MELALUI APLIKASI TOKOPEDIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Record Detail
ANALISIS YURIDIS KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN AKUISISI SAHAM OLEH PT. APLIKASI KARYA ANAK BANGSA (GOJEK) TERHADAP PT. GLOBAL LOKET SEJAHTERA (LOKET.COM) BERDASARKAN UU NOMOR 5 TAHUN 1999 PUTUSAN PERKARA NOMOR 30/KPPU-M/2020

ANALISIS YURIDIS KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN AKUISISI SAHAM OLEH PT. APLIKASI KARYA ANAK BANGSA (GOJEK) TERHADAP PT. GLOBAL LOKET SEJAHTERA (LOKET.COM) BERDASARKAN UU NOMOR 5 TAHUN 1999 PUTUSAN PERKARA NOMOR 30/KPPU-M/2020

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN VALIDASI BPHTB MENGGUNAKAN NJOP TERBARU TERHADAP TRANSAKSI PADA AKTA JUAL BELI TANAH YANG DIBUAT PPAT/PPATS DENGAN DASAR TRANSAKSI DAN NJOP LAMA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 JUNTO PERDA KABUPATEN BANDUNG NOMOR 17 TAHUN 2017

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN VALIDASI BPHTB MENGGUNAKAN NJOP TERBARU TERHADAP TRANSAKSI PADA AKTA JUAL BELI TANAH YANG DIBUAT PPAT/PPATS DENGAN DASAR TRANSAKSI DAN NJOP LAMA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 JUNTO PERDA KABUPATEN BANDUNG NOMOR 17 TAHUN 2017

Record Detail
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TIDAK TERDAFTAR ATAS PENDAFTARAN MEREK SEJENIS OLEH PIHAK LAIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI KASUS PADA PUTUSAN PENGADILAN NIAGA SEMARANG NOMOR 7/PDT.SUS-HAKI/2021/PN.SMG)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TIDAK TERDAFTAR ATAS PENDAFTARAN MEREK SEJENIS OLEH PIHAK LAIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI KASUS PADA PUTUSAN PENGADILAN NIAGA SEMARANG NOMOR 7/PDT.SUS-HAKI/2021/PN.SMG)

Record Detail
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN PERORANGAN APABILA TERJADI KERUGIAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN PERORANGAN APABILA TERJADI KERUGIAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA

Record Detail
PELINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS IKLAN PRODUK SKINCARE YANG TIDAK SESUAI DENGAN YANG DIIKLANKAN DI WEBSITE RESMI SOMETHINC.COM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

PELINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS IKLAN PRODUK SKINCARE YANG TIDAK SESUAI DENGAN YANG DIIKLANKAN DI WEBSITE RESMI SOMETHINC.COM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Record Detail
ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEKERJAAN YANG DILAKUKAN SEBELUM KONTRAK DIBUAT DI LINGKUNGAN PT. KAI DIHUBUNGKAN DENGAN KUHPERDATA

ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEKERJAAN YANG DILAKUKAN SEBELUM KONTRAK DIBUAT DI LINGKUNGAN PT. KAI DIHUBUNGKAN DENGAN KUHPERDATA

Record Detail
PER LI N D U N GA N HU KU M T ER HA D A P KES EJA HT ER A A N A TLET C A BAN G OLA HR A GA HOC KEY D I KA BU PA TEN BANDUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG KEOLAHRAGAAN

PER LI N D U N GA N HU KU M T ER HA D A P KES EJA HT ER A A N A TLET C A BAN G OLA HR A GA HOC KEY D I KA BU PA TEN BANDUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG KEOLAHRAGAAN

Record Detail
DISKRIMINASI PEMILIHAN MITRA PENJUALAN TIKET UMRAH MENUJU JEDDAH DAN MADINAH OLEH PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK. DIKAITKAN DENGAN UU NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI KASUS PUTUSAN KPPU NOMOR 06/KPPU-L/2020)

DISKRIMINASI PEMILIHAN MITRA PENJUALAN TIKET UMRAH MENUJU JEDDAH DAN MADINAH OLEH PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK. DIKAITKAN DENGAN UU NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI KASUS PUTUSAN KPPU NOMOR 06/KPPU-L/2020)

Record Detail
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PERSEROAN ATAS KEBIJAKAN YANG MERUGIKAN PEKERJA PKWT DITINJAU DARI UU PERSEROAN TERBATAS DAN UU KETENAGAKERJAAN

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PERSEROAN ATAS KEBIJAKAN YANG MERUGIKAN PEKERJA PKWT DITINJAU DARI UU PERSEROAN TERBATAS DAN UU KETENAGAKERJAAN

Record Detail
 First Page   Previous   21   22   23   24   25   Next   Last Page 

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords