Collections

Advanced Search

First Page Previous 21 22 23 24 Next Last Page

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 17/PID.SUS/2016/PN.NGA

Lenawati Sinurat (STHB Press, 2019)

Record Detail

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 27 AYAT (3) JO PASAL 45 AYAT (3) UNDANG- UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NO.4248/PID.SUS/2016/PN.MDN

Indra Prasetiyo (STHB Press, 2019)

Record Detail

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG DILAKUKAN PEJABAT DIRJEN PAJAK KEPADA BAWAHANNYA MENURUT KUHP PASAL 294 AYAT (2) KE-1 DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1240 K/PID/2016

Gilang Andrean (STHB Press, 2019)

Record Detail

PENERAPAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

Firman Togu Hutagalung (STHB Press, 2019)

Record Detail

PENETAPAN RICHARD JOOST LINO SEBAGAI TERSANGKA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI ATAS KEBIJAKAN MENUNJUK LANGSUNG HDHM CHINA DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA QUAY CONTAINER CRANE

Farrell Shidqi Halilintar (STHB Press, 2019)

Record Detail

TINDAK PIDANA MAKAR MELALUI GERAKAN 2019 GANTI PRESIDEN DIHUBUNGKAN DENGAN KEBEBASAN BERPENDAPAT

Faisal Aji Pradana (STHB Press, 2019)

Record Detail

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA SUAP DALAM PASAL 11 DAN PASAL 12 HURUF E UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM : NOMOR.23/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PN.Mtr

Christofel P Nababan (STHB Press, 2019)

Record Detail

ANALISA YURIDIS TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA KASUS Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA MENURUT PASAL 156a KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN PENERAPAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR 1537/Pid.B/2016/Jkt

Charly Lasrotua Lumban Gaol (STHB Press, 2019)

Record Detail

KEBIJAKAN PENETAPAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN KRIMINAL

Boy Febriyanto S (STHB Press, 2019)

Record Detail

ANALISIS YURIDIS TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN DAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NO. 38/PID.SUS/TPK/2018/PN.BDG

Benny Amrizal (STHB Press)

Record Detail

First Page Previous 21 22 23 24 Next Last Page

Repository STHB

Collections

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 17/PID.SUS/2016/PN.NGA

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 27 AYAT (3) JO PASAL 45 AYAT (3) UNDANG- UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NO.4248/PID.SUS/2016/PN.MDN

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG DILAKUKAN PEJABAT DIRJEN PAJAK KEPADA BAWAHANNYA MENURUT KUHP PASAL 294 AYAT (2) KE-1 DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1240 K/PID/2016

PENERAPAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

PENETAPAN RICHARD JOOST LINO SEBAGAI TERSANGKA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI ATAS KEBIJAKAN MENUNJUK LANGSUNG HDHM CHINA DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA QUAY CONTAINER CRANE

TINDAK PIDANA MAKAR MELALUI GERAKAN 2019 GANTI PRESIDEN DIHUBUNGKAN DENGAN KEBEBASAN BERPENDAPAT

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA SUAP DALAM PASAL 11 DAN PASAL 12 HURUF E UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM : NOMOR.23/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PN.Mtr

ANALISA YURIDIS TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA KASUS Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA MENURUT PASAL 156a KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN PENERAPAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR 1537/Pid.B/2016/Jkt

KEBIJAKAN PENETAPAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN KRIMINAL

ANALISIS YURIDIS TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN DAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NO. 38/PID.SUS/TPK/2018/PN.BDG

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords

Advanced Search