Collections

Advanced Search

First Page Previous 1 2 3 Next Last Page

PENERAPAN SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI DIHUBUNGKAN DENGAN PERMA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA OLEH KORPORASI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA
PUSAT NOMOR 81/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PN.JKT.PST.)

PENERAPAN SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI DIHUBUNGKAN DENGAN PERMA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA OLEH KORPORASI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 81/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PN.JKT.PST.)

Dedeh Hadopiah (STHB Press, 2021)

KEBIJAKAN FORMULASI PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA

Lamhot Mastatua Situngkir ()

KEBIJAKAN BUSINESS JUDGEMENT RULE DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

ASEP SURYANA (STHB, 2021)

TINJAUAN MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORPORASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 1292/Pid.B/LH/2019/PN.Bdg

Farhan Ghazi Suardaya (STHB Press, 2020)

SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KEBIJAKAN LEGISLASI

SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KEBIJAKAN LEGISLASI

Prof.Dr.H.Dwidja Priyatno, S.H., M.H. ()

KEBIJAKAN FORMULASI SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KHUSUS DI LUAR KUHP DI INDONESIA

KEBIJAKAN FORMULASI SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KHUSUS DI LUAR KUHP DI INDONESIA

Prof.Dr.H.Dwidja Priyatno, S.H., M.H. (Sinar Grafika, 2017)

TINJAUAN MENGENAI SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PT. PLANTINDO AGRO SUBUR SEBAGAI KORPORASI BERDASARKAN PASAL 99 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI RANTAU KALIMANTAN SELATAN NOMOR : 1/Pid.Sus-LH/2016/PN.Rta.

SEPTRIONO SITUMORANG (STHB Press, 2019)

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) ditinjau dari Perspektif Politik Hukum Pidana (Penal Policy)

Darisalim Telaumbanua (STHB, 2012)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI EDISI REVISI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI EDISI REVISI

Prof.Dr.H.Dwidja Priyatno, S.H., M.H. ()

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI EDISI REVISI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI EDISI REVISI

Prof.Dr.H.Dwidja Priyatno, S.H., M.H. - Prof. Dr. H. Muladi, S.H. (Kencanana Prenada Media Grup, 2010)

First Page Previous 1 2 3 Next Last Page

My Account

Browse

Discover

Advanced Search