Collections

Advanced Search
 First Page   Previous   16   17   18   19   20   Next   Last Page 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEROLEHAN HAK ATAS TANAH MELALUI PERJANJIAN PINJAM NAMA(NOMINEE AGREMENT) DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PT DENPASAR NOMOR 144/ PDT/ 2021/ PT DPS

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEROLEHAN HAK ATAS TANAH MELALUI PERJANJIAN PINJAM NAMA(NOMINEE AGREMENT) DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PT DENPASAR NOMOR 144/ PDT/ 2021/ PT DPS

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 24/PUU-XX/2022

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 24/PUU-XX/2022

Record Detail
ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN DEBITUR WANPRESTASI TERHADAP KREDITUR DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA BANGUNAN DENGAN ALASAN COVID-19 SEBAGAI FORCE MAJEURE DIKAITKAN DENGAN PASAL 1244 KUHPERDATA

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN DEBITUR WANPRESTASI TERHADAP KREDITUR DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA BANGUNAN DENGAN ALASAN COVID-19 SEBAGAI FORCE MAJEURE DIKAITKAN DENGAN PASAL 1244 KUHPERDATA

Record Detail
ANALISIS SENGKETA PENGHAPUSAN PATEN PT JAINDO METAL INDUSTRIES MELAWAN DIREKTORAT PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU, DAN RAHASIA DAGANG DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 11 PK/PDT.SUS-HKI/2020

ANALISIS SENGKETA PENGHAPUSAN PATEN PT JAINDO METAL INDUSTRIES MELAWAN DIREKTORAT PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU, DAN RAHASIA DAGANG DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 11 PK/PDT.SUS-HKI/2020

Record Detail
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA OLEH PT. BINTANG RIAU SEJAHTERA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 13/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA OLEH PT. BINTANG RIAU SEJAHTERA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 13/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN BADAN PENYELESIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN PERJANJIAN FIDUSIA (Studi Kasus Putusan Nomor 158/Pdt.SusBPSK/2023/PN.Pdg)

TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN BADAN PENYELESIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN PERJANJIAN FIDUSIA (Studi Kasus Putusan Nomor 158/Pdt.SusBPSK/2023/PN.Pdg)

Record Detail
ANALISIS YURIDIS MENGURANGI DAMPAK LINGKUNGAN PADA KEGIATAN BLASTING PT X DI BIDANG PERTAMBANGAN UNTUK PENILAIAN AMDAL DI DALAM UNDANG UNDANG NO.32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

ANALISIS YURIDIS MENGURANGI DAMPAK LINGKUNGAN PADA KEGIATAN BLASTING PT X DI BIDANG PERTAMBANGAN UNTUK PENILAIAN AMDAL DI DALAM UNDANG UNDANG NO.32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Record Detail
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG TIDAK DIBAYARKAN UPAHNYA OLEH PERUSAHAAN DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 35/PDT.SUS-PHI/2023/PN.BDG

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG TIDAK DIBAYARKAN UPAHNYA OLEH PERUSAHAAN DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 35/PDT.SUS-PHI/2023/PN.BDG

Record Detail
PELINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR REKSA DANA ATAS KESALAHAN YANG DILAKUKAN PERUSAHAAN MANAJER INVESTASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL, UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

PELINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR REKSA DANA ATAS KESALAHAN YANG DILAKUKAN PERUSAHAAN MANAJER INVESTASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL, UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Record Detail
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUANYA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 1 TAHUN 1974 JO. UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 685/Pdt.G/2022/PA.Lt)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUANYA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 1 TAHUN 1974 JO. UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 685/Pdt.G/2022/PA.Lt)

Record Detail
 First Page   Previous   16   17   18   19   20   Next   Last Page 

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords