Collections

Advanced Search
 First Page   Previous   16   17   18   19   20   Next   Last Page 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA OLEH PT. BINTANG RIAU SEJAHTERA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 13/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA OLEH PT. BINTANG RIAU SEJAHTERA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 13/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN BADAN PENYELESIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN PERJANJIAN FIDUSIA (Studi Kasus Putusan Nomor 158/Pdt.SusBPSK/2023/PN.Pdg)

TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN BADAN PENYELESIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN PERJANJIAN FIDUSIA (Studi Kasus Putusan Nomor 158/Pdt.SusBPSK/2023/PN.Pdg)

Record Detail
ANALISIS YURIDIS MENGURANGI DAMPAK LINGKUNGAN PADA KEGIATAN BLASTING PT X DI BIDANG PERTAMBANGAN UNTUK PENILAIAN AMDAL DI DALAM UNDANG UNDANG NO.32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

ANALISIS YURIDIS MENGURANGI DAMPAK LINGKUNGAN PADA KEGIATAN BLASTING PT X DI BIDANG PERTAMBANGAN UNTUK PENILAIAN AMDAL DI DALAM UNDANG UNDANG NO.32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Record Detail
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG TIDAK DIBAYARKAN UPAHNYA OLEH PERUSAHAAN DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 35/PDT.SUS-PHI/2023/PN.BDG

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG TIDAK DIBAYARKAN UPAHNYA OLEH PERUSAHAAN DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 35/PDT.SUS-PHI/2023/PN.BDG

Record Detail
PELINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR REKSA DANA ATAS KESALAHAN YANG DILAKUKAN PERUSAHAAN MANAJER INVESTASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL, UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

PELINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR REKSA DANA ATAS KESALAHAN YANG DILAKUKAN PERUSAHAAN MANAJER INVESTASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL, UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Record Detail
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUANYA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 1 TAHUN 1974 JO. UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 685/Pdt.G/2022/PA.Lt)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUANYA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 1 TAHUN 1974 JO. UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 685/Pdt.G/2022/PA.Lt)

Record Detail
TINJAUAN HUKUM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DAN WARISAN PERKAWINAN POLIGAMI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU NOMOR 021/PDT. G/2021.PA.IM

TINJAUAN HUKUM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DAN WARISAN PERKAWINAN POLIGAMI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU NOMOR 021/PDT. G/2021.PA.IM

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK DALAM SENGKETA ANTARA PT.SUN LOGISTICS DAN PT. SUN LOGISTIK INTERNASIONAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DAN PUTUSAN NOMOR 09/PDT.SUSMEREK/2021/PN.NIAGA.JKT.PST

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK DALAM SENGKETA ANTARA PT.SUN LOGISTICS DAN PT. SUN LOGISTIK INTERNASIONAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DAN PUTUSAN NOMOR 09/PDT.SUSMEREK/2021/PN.NIAGA.JKT.PST

Record Detail
PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA TRANSPORTASI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) ATAS KEHILANGAN BARANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PELINDUNGAN KONSUMEN

PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA TRANSPORTASI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) ATAS KEHILANGAN BARANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PELINDUNGAN KONSUMEN

Record Detail
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEVELOPER DAN BANK ATAS STATUS TANAH HAK GUNA BANGUNAN TANAH KOSONG BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA DAN TATA RUANG/ATR BPN NOMOR 18 TAHUN 2021 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEVELOPER DAN BANK ATAS STATUS TANAH HAK GUNA BANGUNAN TANAH KOSONG BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA DAN TATA RUANG/ATR BPN NOMOR 18 TAHUN 2021 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN

Record Detail
 First Page   Previous   16   17   18   19   20   Next   Last Page 

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords