Collections

Advanced Search

First Page Previous 156 157 158 159 160 Next Last Page

Arbitrase Online sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam Transaksi Perdagangan secara Elektronik berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Aji Susanto (STHB, 2018)

Record Detail

Kedudukan dan Fungsi dan Peranan Pengawasan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dihubungkan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah JO UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri

Rina Marliena (STHB, 2016)

Record Detail

Kewajiban Upaya Diversi Perkara Anak pada Tingkat Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Suparnanto (STHB, 2017)

Record Detail

Kebijakan Pengawasan terhadap Hakim dalam Mengadili Perkara Pidana yang bebas dari Intervensi dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana

Poppy Endah Triaty (STHB, 2017)

Record Detail

Kebijakan Divensi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana yang dilakukan oleh Anak

Gegen Diosya Surendageni (STHB, 2017)

Record Detail

Kebijakan Kriminal Tentang Penetapan Pidana Mati dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan Berdasarkan Pancasila

Ervan Wiguna (STHB, 2017)

Record Detail

Dugaan Persaingan Usaha TIdak Sehat dalam Industri Sepeda Motor Jenis Skuter Matic 110-125 CC di Indonesia serta Dampaknya terhadap Konsumen dalam Analisis Hukum Persaingan Usaha dan hukum Perlindungan Konsumen

Deli Winsnu Brara (STHB, 2017)

Record Detail

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor: 348/Pid.B/2017/Pn.Bdg.

Muhammad Itfas Asyari (STHB, 2018)

Record Detail

Tinjauan Yuridis Proses Peradilan Tindak Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Pembunuhan Berencana Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2016/Pn.Lgs)

Mochammad Iqbal Satria Jaya (STHB, 2018)

Record Detail

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PRAPERADILAN YANG PENYIDIKANNYA DILAKUKANKEMBALI OLEH PENYIDIK KPK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR: 97/PID.PRAP/2017/PN.JKT.SEL. JO. PENETAPANPENGADILAN NOMOR:133/ PID.PRAP/2017/PN.JKT.SEL.)

Lena Nursinta Simanjuntak (STHB, 2018)

Record Detail

First Page Previous 156 157 158 159 160 Next Last Page

Repository STHB

Collections

Arbitrase Online sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam Transaksi Perdagangan secara Elektronik berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Kedudukan dan Fungsi dan Peranan Pengawasan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dihubungkan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah JO UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri

Kewajiban Upaya Diversi Perkara Anak pada Tingkat Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Kebijakan Pengawasan terhadap Hakim dalam Mengadili Perkara Pidana yang bebas dari Intervensi dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana

Kebijakan Divensi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana yang dilakukan oleh Anak

Kebijakan Kriminal Tentang Penetapan Pidana Mati dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan Berdasarkan Pancasila

Dugaan Persaingan Usaha TIdak Sehat dalam Industri Sepeda Motor Jenis Skuter Matic 110-125 CC di Indonesia serta Dampaknya terhadap Konsumen dalam Analisis Hukum Persaingan Usaha dan hukum Perlindungan Konsumen

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor: 348/Pid.B/2017/Pn.Bdg.

Tinjauan Yuridis Proses Peradilan Tindak Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Pembunuhan Berencana Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2016/Pn.Lgs)

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PRAPERADILAN YANG PENYIDIKANNYA DILAKUKANKEMBALI OLEH PENYIDIK KPK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR: 97/PID.PRAP/2017/PN.JKT.SEL. JO. PENETAPANPENGADILAN NOMOR:133/ PID.PRAP/2017/PN.JKT.SEL.)

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords

Advanced Search