Collections

Advanced Search

First Page Previous 151 152 153 154 155 Next Last Page

Akibat Hukum Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan Divestasi 51% Saham PT Freeport Indonesia oleh PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) terhadap Negara RI Berdasarkan UU Nomor 4 Thn 2009 JO UU Nomor 25 Thn 2007

Wiliam Alexander Sugandi (STHB, 2018)

Record Detail

Pengambilalihan (Akuisisi) Perseroan Terbatas Menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Rizqi Maulana Ilham (STHB, 2019)

Record Detail

Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh Pemohon Akibat Tindak Diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Lufi Nurman (STHB, 2019)

Record Detail

PERLINDUNGAN KONSUMEN MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM

Tuti Herawati,S.H.,M.H. (Bandung, 2019)

Record Detail

POLITIK HUKUM SISTEM KESEHATAN NASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA PADA PERATURAN DAERAH.

Dr.Marojahan JS Panjaiatan,S.H.,M.H. (Bandung, 2019)

Record Detail

RASIONALITAS PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG RI NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO: 1114/ PID.SUS/ 2015/ PN. BDG ABSTRAK

RIDWAN LEONARD UDIATA (STHB, 2018)

Record Detail

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TENTANG PERLINDUNGAN SATWA DI KEBUN BINATANG BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 41 TH. 2014 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN JO. PASAL 302 KUHP

Raka Lintang Edi Negoro (STHB, 2018)

Record Detail

Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidanan Pelanggaran Dan/Atau Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Calon Pengemudi Maupun Lembaga Pendidikan Mengemudi Kendaraan Bermotor Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Rahman Pandapotan Pasaribu (STHB, 2018)

Record Detail

PENJATUHAN SANKSI TINDAKAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI NOMOR 1/PID.SUS.ANAK/2017/PN.TJB JO PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN NOMOR 9/PID.SUS.ANAK/2017/PT.MDN)

Raissa Vatyanara Chrisantya S (STHB, 2018)

Record Detail

RASIONALITAS PERBEDAAN KEBIJAKAN PENAL ANTARA PASAL 2 DENGAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

MIKA NATANAEL SILALAHI (STHB, 2018)

Record Detail

First Page Previous 151 152 153 154 155 Next Last Page

Repository STHB

Collections

Akibat Hukum Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan Divestasi 51% Saham PT Freeport Indonesia oleh PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) terhadap Negara RI Berdasarkan UU Nomor 4 Thn 2009 JO UU Nomor 25 Thn 2007

Pengambilalihan (Akuisisi) Perseroan Terbatas Menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh Pemohon Akibat Tindak Diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

PERLINDUNGAN KONSUMEN MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM

POLITIK HUKUM SISTEM KESEHATAN NASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA PADA PERATURAN DAERAH.

RASIONALITAS PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG RI NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO: 1114/ PID.SUS/ 2015/ PN. BDG ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TENTANG PERLINDUNGAN SATWA DI KEBUN BINATANG BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 41 TH. 2014 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN JO. PASAL 302 KUHP

Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidanan Pelanggaran Dan/Atau Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Calon Pengemudi Maupun Lembaga Pendidikan Mengemudi Kendaraan Bermotor Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

RASIONALITAS PERBEDAAN KEBIJAKAN PENAL ANTARA PASAL 2 DENGAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords

Advanced Search