Collections

Advanced Search

First Page Previous 11 12 13 14 15 Next Last Page

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN SKT (SURAT KETERANGAN TANAH) DALAM PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 520K/PDT/2018 DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Aulia Afifah (STHB Press, 2019)

Record Detail

TINJAUAN YURIDIS ATAS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ANTARA PIHAK DEBITUR DENGAN PT DIRGANTARA ASPALINDO BERDASARKAN BUKU III KUHPERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN MA NO 2107/K/PDT/2017)

Sri Wulan Anggari (STHB Press, 2019)

Record Detail

ANALISIS YURIDIS AKIBAT HUKUM HARTA SUAMI ISTRI DARI PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IJIN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MAKASAR NOMOR 1343/PDT.G/2016/PA MKS)

Nyimas Gustin (STHB Press, 2019)

Record Detail

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN KOSMETIK ILEGAL YANG DIPROMOSIKAN PUBLIC FIGURE DIKAITKAN DENGAN PERATURAN BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DAN UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS KOSMETIK DERMA SKIN CARE DI ENDORSE VIA VALLEN)

Hasna Hanifah (STHB Press, 2019)

Record Detail

TINJAUAN YURIDIS KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA ATAS ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 80/PUU-XIV/2016)

Siti Nur Anggraeni (STHB Press, 2019)

Record Detail

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT. ARTHA PRIMA FINANCE CABANG SUKABUMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 177/PDT/2018/PT.BDG)

Dewi Rosliana (STHB Press, 2019)

Record Detail

Kekuatan Hukum Wakaf Atas Tanah Dibawah Tangan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Cas Fitrianingsih (STHB, 2019)

Record Detail

Penerapan Bantuan Hukum Yang Dilakukan Organisasi Bantuan Hukum Dalam Perspektif perlindungan Hak Asasi Manusia Jawa Barat

Endang Uminarsih (STHB, 2019)

Record Detail

Kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Potensi Indikasi Geografis Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Irma Novitasari (STHB, 2019)

Record Detail

WANPRESTASI DEBITUR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN UNTUK KEPEMILIKAN MOBIL DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN HUKUM PERJANJIAN DAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT NOMOR: 462/PDT/2017/PT.BDG.”

Assyifa Fauziah (STHB Press, 2019)

Record Detail

First Page Previous 11 12 13 14 15 Next Last Page

Repository STHB

Collections

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN SKT (SURAT KETERANGAN TANAH) DALAM PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 520K/PDT/2018 DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

TINJAUAN YURIDIS ATAS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ANTARA PIHAK DEBITUR DENGAN PT DIRGANTARA ASPALINDO BERDASARKAN BUKU III KUHPERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN MA NO 2107/K/PDT/2017)

ANALISIS YURIDIS AKIBAT HUKUM HARTA SUAMI ISTRI DARI PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IJIN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MAKASAR NOMOR 1343/PDT.G/2016/PA MKS)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN KOSMETIK ILEGAL YANG DIPROMOSIKAN PUBLIC FIGURE DIKAITKAN DENGAN PERATURAN BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DAN UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS KOSMETIK DERMA SKIN CARE DI ENDORSE VIA VALLEN)

TINJAUAN YURIDIS KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA ATAS ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 80/PUU-XIV/2016)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT. ARTHA PRIMA FINANCE CABANG SUKABUMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 177/PDT/2018/PT.BDG)

Kekuatan Hukum Wakaf Atas Tanah Dibawah Tangan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Penerapan Bantuan Hukum Yang Dilakukan Organisasi Bantuan Hukum Dalam Perspektif perlindungan Hak Asasi Manusia Jawa Barat

Kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Potensi Indikasi Geografis Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

WANPRESTASI DEBITUR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN UNTUK KEPEMILIKAN MOBIL DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN HUKUM PERJANJIAN DAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT NOMOR: 462/PDT/2017/PT.BDG.”

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords

Advanced Search