Collections

Advanced Search

First Page Previous 136 137 138 139 140 Next Last Page

Kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Potensi Indikasi Geografis Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Irma Novitasari (STHB, 2019)

Record Detail

WANPRESTASI DEBITUR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN UNTUK KEPEMILIKAN MOBIL DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN HUKUM PERJANJIAN DAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT NOMOR: 462/PDT/2017/PT.BDG.”

Assyifa Fauziah (STHB Press, 2019)

Record Detail

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR: 442/Pid.B/2018/PN Bdg.

Samsudin Sidik (STHB Press, 2019)

Record Detail

ANALISIS YURIDIS KORBAN PELECEHAN SEKSUAL MENJADI TERPIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 574 k/Pid.Sus/2018 DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA

Josua Alfredo (STHB Press, 2019)

Record Detail

PENDAFTARAN MEREK YANG MEMPUNYAI PERSAMAAN LOGO DAN ETIKET DIHUBUNGKAN DENGAN UU NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.Smg.)

Ihsan Muhammad Asyid (STHB Press, 2019)

Record Detail

KEBIJAKAN LEGISLASI MENGENAI PERLINDUNGAN TERHADAP WHITSLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI TERHADAP KASUS E-KTP)

Maikel S Rupang (STHB Press, 2019)

Record Detail

Implementasi Pengawasan Terhadap Profesi Notaris Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Juncto Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum

Eris Risdiantini (STHB, 2019)

Record Detail

Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Pewarganegaraan Berdasarkan Asas Asas Kewarganegaraan

Iwan Prihusada (STHB, 2019)

Record Detail

Pengawasan Indikasi Geografis Yang Sudah Terdaftar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum Di Jawa Barat

Rika Susanti (STHB, 2019)

Record Detail

Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Gratifikasi Seksual Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Deby Nabilah (STHB, 2018)

Record Detail

First Page Previous 136 137 138 139 140 Next Last Page

Repository STHB

Collections

Kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Potensi Indikasi Geografis Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

WANPRESTASI DEBITUR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN UNTUK KEPEMILIKAN MOBIL DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN HUKUM PERJANJIAN DAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT NOMOR: 462/PDT/2017/PT.BDG.”

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR: 442/Pid.B/2018/PN Bdg.

ANALISIS YURIDIS KORBAN PELECEHAN SEKSUAL MENJADI TERPIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 574 k/Pid.Sus/2018 DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA

PENDAFTARAN MEREK YANG MEMPUNYAI PERSAMAAN LOGO DAN ETIKET DIHUBUNGKAN DENGAN UU NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.Smg.)

KEBIJAKAN LEGISLASI MENGENAI PERLINDUNGAN TERHADAP WHITSLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI TERHADAP KASUS E-KTP)

Implementasi Pengawasan Terhadap Profesi Notaris Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Juncto Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum

Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Pewarganegaraan Berdasarkan Asas Asas Kewarganegaraan

Pengawasan Indikasi Geografis Yang Sudah Terdaftar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum Di Jawa Barat

Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Gratifikasi Seksual Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords

Advanced Search