Collections

Advanced Search

First Page Previous 11 12 13 14 15 Next Last Page

PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN BAGI PEMBERI PINJAMAN TERHADAP RISIKO GAGAL BAYAR DALAM PENYELENGGARAAN FINANCIAL TECHNOLOGY (PEER TO PEER LENDING) (Studi Pada Kantor OJK Regional 2 Jawa Barat)

Adinda Kartika Aprilliani (STHB Press, 2019)

Record Detail

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1420K/PDT/2018 TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ACARA PERDATA

Karina Nuraulia Adriani (STHB Press, 2019)

Record Detail

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGUASAAN TANAH SELAMA LEBIH DARI 20 TAHUN PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KELAS I A BALE BANDUNG NOMOR 113/Pdt.G/2015/PN.Blb TANGGAL 21 JUNI 2016 DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Indriyanti (STHB Press, 2019)

Record Detail

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN HUKUM ANAK DARI PERKAWINAN SIRI MENURUT PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DIHUBUNGKAN DENGAN PENETAPAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 137/PDT.P/2017/PA.BJB

Immanuel Genesis Palado Sinaga (STHB Press, 2019)

Record Detail

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK OLEH PT KALIMAS MULTILINDO TERHADAP PEKERJA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNGNOMOR 110 PK/Pdt.sus-PHI/2017)

Hudan Ahdan Barkah (STHB Press, 2019)

Record Detail

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TANPA ADANYA SURAT PERINGATAN YANG DILAKUKAN OLEH PT. TRI BAKTI SARIMAS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (PUTUSAN NOMOR 03/PDT.SUS-PHI/2017/PN.PBR)

Helmi Kurniawan (STHB Press, 2019)

Record Detail

PELAKSANAAN PENGUKURAN BIDANG TANAH DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH SPORADIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 JO PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997

Hari Prabowo Satriawan (STHB Press, 2019)

Record Detail

PRINSIP LOW COST AIRLINE YANG DILKUKAN OLEH PT LION MENTARI AIRLINE DALAM PRAKTIK PERSAINGAN USAHA DALAM BIDANG PENERBANGAN DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Hanes Nova Surya (STHB Press, 2019)

Record Detail

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK PEKERJA TIDAK TETAP (OUTSOURCING) YANG DILAKUKAN PT. YOTRA DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 835 K / PDT.SUS-PHI/2018

Fitria Putri Pratama (STHB Press, 2019)

Record Detail

URGENSI PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI DALAM PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 24/Pdt.Bth/2017/PN.STB)

Fajar Maisa Falih (STHB Press, 2019)

Record Detail

First Page Previous 11 12 13 14 15 Next Last Page

Repository STHB

Collections

PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN BAGI PEMBERI PINJAMAN TERHADAP RISIKO GAGAL BAYAR DALAM PENYELENGGARAAN FINANCIAL TECHNOLOGY (PEER TO PEER LENDING) (Studi Pada Kantor OJK Regional 2 Jawa Barat)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1420K/PDT/2018 TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ACARA PERDATA

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGUASAAN TANAH SELAMA LEBIH DARI 20 TAHUN PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KELAS I A BALE BANDUNG NOMOR 113/Pdt.G/2015/PN.Blb TANGGAL 21 JUNI 2016 DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN HUKUM ANAK DARI PERKAWINAN SIRI MENURUT PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DIHUBUNGKAN DENGAN PENETAPAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 137/PDT.P/2017/PA.BJB

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK OLEH PT KALIMAS MULTILINDO TERHADAP PEKERJA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNGNOMOR 110 PK/Pdt.sus-PHI/2017)

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TANPA ADANYA SURAT PERINGATAN YANG DILAKUKAN OLEH PT. TRI BAKTI SARIMAS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (PUTUSAN NOMOR 03/PDT.SUS-PHI/2017/PN.PBR)

PELAKSANAAN PENGUKURAN BIDANG TANAH DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH SPORADIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 JO PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997

PRINSIP LOW COST AIRLINE YANG DILKUKAN OLEH PT LION MENTARI AIRLINE DALAM PRAKTIK PERSAINGAN USAHA DALAM BIDANG PENERBANGAN DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK PEKERJA TIDAK TETAP (OUTSOURCING) YANG DILAKUKAN PT. YOTRA DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 835 K / PDT.SUS-PHI/2018

URGENSI PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI DALAM PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 24/Pdt.Bth/2017/PN.STB)

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords

Advanced Search