Collections

Advanced Search

First Page Previous 121 122 123 124 125 Next Last Page

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG RETROAKTIF DALAM KEJAHATAN BERAT HAM

Dhiya Diyana (STHB Press, 2019)

Record Detail

TINJAUAN YURIDIS TENTANG ANAK SEBAGAI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR. 2232 K/PID.SUS/2016

Dede Karya (STHB Press, 2019)

Record Detail

SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA YANG DITAHAN OLEH PIHAK BERWAJIB KARENA DIDUGA MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN BERAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

Ropi Arafandi (STHB, 2018)

Record Detail

PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS DI POLRESTABES BANDUNG)

Davidson Prajatama Hotmatua (STHB Press, 2019)

Record Detail

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA SUAP DALAM PASAL 11 DAN PASAL 12 HURUF E UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM : NOMOR.23/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PN.Mtr

Christofel P Nababan (STHB Press, 2019)

Record Detail

ANALISA YURIDIS TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA KASUS Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA MENURUT PASAL 156a KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN PENERAPAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR 1537/Pid.B/2016/Jkt

Charly Lasrotua Lumban Gaol (STHB Press, 2019)

Record Detail

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 76 C JUNCTO PASAL 80 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 596 K/PID.SUS/2017

Cep Soni Sopandi (STHB Press, 2019)

Record Detail

Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur Di Kota Bandung (Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Bdg)

Boy Kristiyanto (STHB Press, 2019)

Record Detail

KEBIJAKAN PENETAPAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN KRIMINAL

Boy Febriyanto S (STHB Press, 2019)

Record Detail

ANALISIS YURIDIS TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN DAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NO. 38/PID.SUS/TPK/2018/PN.BDG

Benny Amrizal (STHB Press)

Record Detail

First Page Previous 121 122 123 124 125 Next Last Page

Repository STHB

Collections

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG RETROAKTIF DALAM KEJAHATAN BERAT HAM

TINJAUAN YURIDIS TENTANG ANAK SEBAGAI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR. 2232 K/PID.SUS/2016

SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA YANG DITAHAN OLEH PIHAK BERWAJIB KARENA DIDUGA MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN BERAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS DI POLRESTABES BANDUNG)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA SUAP DALAM PASAL 11 DAN PASAL 12 HURUF E UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM : NOMOR.23/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PN.Mtr

ANALISA YURIDIS TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA KASUS Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA MENURUT PASAL 156a KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN PENERAPAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR 1537/Pid.B/2016/Jkt

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 76 C JUNCTO PASAL 80 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 596 K/PID.SUS/2017

Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur Di Kota Bandung (Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Bdg)

KEBIJAKAN PENETAPAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN KRIMINAL

ANALISIS YURIDIS TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN DAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NO. 38/PID.SUS/TPK/2018/PN.BDG

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords

Advanced Search