Collections

Advanced Search

First Page Previous 121 122 123 124 125 Next Last Page

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR TERHADAP ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR : 2/Pid.Sus/2018/PN.Sim

Frederick Rodo Hasudungan Sianturi (STHB Press, 2018)

Record Detail

PENERAPAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

Firman Togu Hutagalung (STHB Press, 2019)

Record Detail

PENETAPAN RICHARD JOOST LINO SEBAGAI TERSANGKA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI ATAS KEBIJAKAN MENUNJUK LANGSUNG HDHM CHINA DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA QUAY CONTAINER CRANE

Farrell Shidqi Halilintar (STHB Press, 2019)

Record Detail

TINJAUAN TERHADAP PERLAKUAN TAWANAN PERANG BERDASARKAN HUKUM HUMANITER DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Farindarti Guntina (STHB Press, 2019)

Record Detail

TINDAK PIDANA MAKAR MELALUI GERAKAN 2019 GANTI PRESIDEN DIHUBUNGKAN DENGAN KEBEBASAN BERPENDAPAT

Faisal Aji Pradana (STHB Press, 2019)

Record Detail

PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1135 K/PID.SUS/2017

Fadly (STHB Press, 2019)

Record Detail

ANALISIS MENGENAI PENARIKAN DIRI NEGARA FILIPINA SEBAGAI NEGARA PIHAK (STATE PARTY) PADA STATUTA ROMA 1998 DIKAITKAN DENGAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAM BERAT

Eva Boro Tarigan (STHB Press, 2019)

Record Detail

TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI DAN PENERAPANYA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR : 198/PID.SUS/2018/PN.BDG

Erlangga Dwi S (STHB Press, 2019)

Record Detail

TINJAUAN TERHADAP KETENTUAN PASAL 127 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 198/PID-SUS/2018/PN.BDG JUNCTO SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2011

Egi Eta Sugianto.P (STHB Press, 2019)

Record Detail

ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN OLEH PENYIDIK UNTUK MENGHADIRKAN SAKSI YANG MERINGANKAN (A DE CHARGE) DALAM PROSES PENYIDIKAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 65 DAN 116 KUHAP

Dikki Septian Andrean P (STHB Press, 2019)

Record Detail

First Page Previous 121 122 123 124 125 Next Last Page

Repository STHB

Collections

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR TERHADAP ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR : 2/Pid.Sus/2018/PN.Sim

PENERAPAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

PENETAPAN RICHARD JOOST LINO SEBAGAI TERSANGKA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI ATAS KEBIJAKAN MENUNJUK LANGSUNG HDHM CHINA DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA QUAY CONTAINER CRANE

TINJAUAN TERHADAP PERLAKUAN TAWANAN PERANG BERDASARKAN HUKUM HUMANITER DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

TINDAK PIDANA MAKAR MELALUI GERAKAN 2019 GANTI PRESIDEN DIHUBUNGKAN DENGAN KEBEBASAN BERPENDAPAT

PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1135 K/PID.SUS/2017

ANALISIS MENGENAI PENARIKAN DIRI NEGARA FILIPINA SEBAGAI NEGARA PIHAK (STATE PARTY) PADA STATUTA ROMA 1998 DIKAITKAN DENGAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAM BERAT

TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI DAN PENERAPANYA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR : 198/PID.SUS/2018/PN.BDG

TINJAUAN TERHADAP KETENTUAN PASAL 127 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 198/PID-SUS/2018/PN.BDG JUNCTO SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2011

ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN OLEH PENYIDIK UNTUK MENGHADIRKAN SAKSI YANG MERINGANKAN (A DE CHARGE) DALAM PROSES PENYIDIKAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 65 DAN 116 KUHAP

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords

Advanced Search