Collections

Advanced Search

First Page Previous 111 112 113 114 115 Next Last Page

Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan Baban Pembuktian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 84/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST

Bintang Marito Siagian (STHB Press, 2020)

Record Detail

PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA MENGENAI SISTEM PERUMUSAN SANKSI PIDANA DALAM PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg

Deden Bagja Nugraha (STHB Press, 2020)

Record Detail

ANALISIS HUKUM MENGENAI KEDUDUKAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERJANJIAN WARALABA ( STUDI KASUS WARTEG KHARISMA BAHARI )

Savirra Satriadi (STHB Press, 2021)

Record Detail

PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK HAK MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 48/PDT.SUS/MEREK/2018/PN.NIAGA. JKT.PST.

Salsabila Septiana Putri (STHB Press, 2021)

Record Detail

Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit antara PT BRI (Persero) Tbk dan Para Debitur Dikaitkan dengan Ketentuan Perjanjian dalam KUH Perdata dan Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Kbm

Putri Herlina (STHB Press, 2021)

Record Detail

PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK HAK MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 48/PDT.SUS/MEREK/2018/PN.NIAGA. JKT.PST.

Salsabila Septiana Putri (STHB Press, 2021)

Record Detail

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN GADAI DI PT. PEGADAIAN (PERSERO) DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN HUKUM PERJANJIAN DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR 35/Pdt.G/2019/PN Jkt. Utr

Gihon Gaely (STHB Press, 2020)

Record Detail

PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI TERHADAP TINDAK PENCUCIAN UANG DENGAN PREDICATE OFFENCE TINDAK PIDANA KORUPSI

RUSTAM EFENDY TURNIP (STHB, 2018)

Record Detail

PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI DAERAH KABUPATEN SUBANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN

Denna Anggraeni Husen (STHB, 2020)

Record Detail

PELAKSANAAN KEWENANGAN PENGAWASAN YANG DILAKUKAN OLEH DPRD TERHADAP PENGGUNAAN APBD OLEH PEMERINTAH DAERAH DIKAITKAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERMENT PRINCIPLE)

Suci Caesari Taufani (STHB, 2018)

Record Detail

First Page Previous 111 112 113 114 115 Next Last Page

Repository STHB

Collections

Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan Baban Pembuktian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 84/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST

ANALISIS HUKUM MENGENAI KEDUDUKAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERJANJIAN WARALABA ( STUDI KASUS WARTEG KHARISMA BAHARI )

PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK HAK MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 48/PDT.SUS/MEREK/2018/PN.NIAGA. JKT.PST.

Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit antara PT BRI (Persero) Tbk dan Para Debitur Dikaitkan dengan Ketentuan Perjanjian dalam KUH Perdata dan Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Kbm

PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK HAK MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 48/PDT.SUS/MEREK/2018/PN.NIAGA. JKT.PST.

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN GADAI DI PT. PEGADAIAN (PERSERO) DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN HUKUM PERJANJIAN DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR 35/Pdt.G/2019/PN Jkt. Utr

PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI TERHADAP TINDAK PENCUCIAN UANG DENGAN PREDICATE OFFENCE TINDAK PIDANA KORUPSI

PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI DAERAH KABUPATEN SUBANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN

PELAKSANAAN KEWENANGAN PENGAWASAN YANG DILAKUKAN OLEH DPRD TERHADAP PENGGUNAAN APBD OLEH PEMERINTAH DAERAH DIKAITKAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERMENT PRINCIPLE)

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords

Advanced Search