Collections

Advanced Search
 First Page   Previous   11   12   13   14   15   Next   Last Page 
KEBIJAKAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA TENTANG PIDANA KERJA SOSIAL DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

KEBIJAKAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA TENTANG PIDANA KERJA SOSIAL DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

Record Detail
ANALISIS YURIDIS SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PENERAPANNYA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TUAL NOMOR: 21/Pid.Sus/2023/Pn.Tul.

ANALISIS YURIDIS SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PENERAPANNYA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TUAL NOMOR: 21/Pid.Sus/2023/Pn.Tul.

Record Detail
PENOLAKAN PELAKSANAAN TINDAKAN KEBIRI KIMIA OLEH IKATAN DOKTER INDONESIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN OBSTRUCTION OF JUSTICE

PENOLAKAN PELAKSANAAN TINDAKAN KEBIRI KIMIA OLEH IKATAN DOKTER INDONESIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN OBSTRUCTION OF JUSTICE

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL MAHKAMAH AGUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 18/PID.SUS-TPK/2023/PN.BDG

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL MAHKAMAH AGUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 18/PID.SUS-TPK/2023/PN.BDG

Record Detail
ANALISIS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIADAKAN OLEH KEJAKSAAN AGUNG DALAM UPAYA MENERAPKAN SISTEM PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN

ANALISIS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIADAKAN OLEH KEJAKSAAN AGUNG DALAM UPAYA MENERAPKAN SISTEM PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN

Record Detail
PENERAPAN ALASAN PEMAAF BERUPA PEMBELAAN TERPAKSA DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DONGGALA NOMOR 32/PID.B/2021/PN DGL

PENERAPAN ALASAN PEMAAF BERUPA PEMBELAAN TERPAKSA DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DONGGALA NOMOR 32/PID.B/2021/PN DGL

Record Detail
KETIDAKSINKRONAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ANTARA KEPOLISIAN, KEJAKSAAN, DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

KETIDAKSINKRONAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ANTARA KEPOLISIAN, KEJAKSAAN, DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Record Detail

KEBIJAKAN HUKUM MONEY POLITIK: PATRONASE DAN KLIENTELISME DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

Record Detail

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMILU CARA PEROLEHAN DUKUNGAN PEMILIH BAGI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) UNTUK MEMENUHI SYARAT PENCALONAN PASAL 519 DAN PASAL 520 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN HUKUM

Record Detail

KEBIJAKAN HUKUM MONEY POLITIK: PATRONASE DAN KLIENTELISME DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

Record Detail
 First Page   Previous   11   12   13   14   15   Next   Last Page 

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords