Collections

Advanced Search
 1   2   3   4   5   Next   Last Page 
Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Upaya Deradikalisasi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Upaya Deradikalisasi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Record Detail
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDERAN PRODUK OBAT KUAT YANG TIDAK MEMILIKI IZN EDAR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDERAN PRODUK OBAT KUAT YANG TIDAK MEMILIKI IZN EDAR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Record Detail
POLITIK HUKUM PIDANA PENGATURAN KEJAHATAN BERAT HAK ASASI MANUSIA DALAM PASAL 598 DAN PASAL 599 UNDANG- UNDANG NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM PERSPEKTIF STATUTA ROMA TAHUN 1998 TENTANG MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL

POLITIK HUKUM PIDANA PENGATURAN KEJAHATAN BERAT HAK ASASI MANUSIA DALAM PASAL 598 DAN PASAL 599 UNDANG- UNDANG NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM PERSPEKTIF STATUTA ROMA TAHUN 1998 TENTANG MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL

Record Detail

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB AGGREGATOR MUSIK DALAM PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Record Detail

RESTORATIVE JUSTICE DALAM HUKUM DI INDONESIA SEBAGAI ALTERNATIF BARU DALAM SISTEM PEMIDANAAN DOKTER DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

Record Detail
ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP KASUS SALAH TANGKAP (ERROR IN PERSONA) DIKAITKAN DENGAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 6TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP KASUS SALAH TANGKAP (ERROR IN PERSONA) DIKAITKAN DENGAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 6TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

Record Detail
PELINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA PARKIR DI TOSERBA BORMA GEMPOL ATAS PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM ANALISIS HUKUM PELINDUNGAN KONSUMEN

PELINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA PARKIR DI TOSERBA BORMA GEMPOL ATAS PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM ANALISIS HUKUM PELINDUNGAN KONSUMEN

Record Detail
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK SENDIRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PENERAPANNYA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DONGGALA NOMOR 28/PID.SUS/2022/PN.DGL

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK SENDIRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PENERAPANNYA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DONGGALA NOMOR 28/PID.SUS/2022/PN.DGL

Record Detail
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 4/PID.SUS-ANAK/2024/PN.BDG

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 4/PID.SUS-ANAK/2024/PN.BDG

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA TIDAK SAH OLEH PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE TERHADAP PEKERJA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR: 287/PDT.SUS-PHI/2021/PHI.BDG)

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA TIDAK SAH OLEH PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE TERHADAP PEKERJA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR: 287/PDT.SUS-PHI/2021/PHI.BDG)

Record Detail
 1   2   3   4   5   Next   Last Page 

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords