Collections

Advanced Search
 1   2   3   4   5   Next   Last Page 
Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Upaya Deradikalisasi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Upaya Deradikalisasi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Record Detail
Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1516/Pdt.G/2024/PA.Mks)

Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1516/Pdt.G/2024/PA.Mks)

Record Detail

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN DARI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PARIAMAN NOMOR 114/PID.SUS/2024/PN PMN

Record Detail
PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MATERNITAS BAGI PEKERJA PEREMPUAN BERDASARKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN

PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MATERNITAS BAGI PEKERJA PEREMPUAN BERDASARKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN

Record Detail
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GARUT NOMOR 381/Pid.Sus/2024/PN.Grt

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GARUT NOMOR 381/Pid.Sus/2024/PN.Grt

Record Detail

Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Undang- Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1/Pid-Sus-Anak/2025/PN.BDG

Record Detail
KEDUDUKAN ADVOKAT DALAM MELINDUNGI HAK TERSANGKA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA BERDASARKAN HUKUM ACARA PIDANA LAMA DAN HUKUM ACARA PIDANA BARU

KEDUDUKAN ADVOKAT DALAM MELINDUNGI HAK TERSANGKA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA BERDASARKAN HUKUM ACARA PIDANA LAMA DAN HUKUM ACARA PIDANA BARU

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 1551/PID.B/2024/PN.MDN

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 1551/PID.B/2024/PN.MDN

Record Detail
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEROYOKKAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS NOMOR 133/PID.B/2023/PN KLK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEROYOKKAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS NOMOR 133/PID.B/2023/PN KLK

Record Detail
ANALISIS SISTEM PEMIDANAAN PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DALAM PUTUSAN NOMOR 144/Pid.B/2025/PN Jbg DITINJAU DARI SUDUT PANDANG UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

ANALISIS SISTEM PEMIDANAAN PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DALAM PUTUSAN NOMOR 144/Pid.B/2025/PN Jbg DITINJAU DARI SUDUT PANDANG UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Record Detail
 1   2   3   4   5   Next   Last Page 

My Account

Browse

Discover

Author

Keywords