Kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum (pengeroyokan) adalah tindak pidana yang paling sering dan paling mudah terjadi dimasyarakat. Mengingat pengeroyokan ini sudah merajalela dan sering terjadi, di kalangan masyarakat yang mengakibatkan luka-luka bahkan hilangnya nyawa seseorang, maka dari itu tuntutan agar di jatuhkannya sanksi kepada pelaku pengeroyokan harus betul-betul mampu memberikan efek jera bagi si pelaku. Dengan tindakan aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi para pelaku, di harapkan mampu mengurangi angka kriminalitas yang terjadi di Negara tercinta kita ini, khususnya tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum (pengeroyokan) dan tindak pidana lainnya. Tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum (pengeroyokan) yang senantiasa di hadapi oleh masyarakat tidak mungkin dapat di hapuskan sampai tuntas selama kehidupan berjalan, jadi usaha yang harus di lakukan manusia dalam menghadapi kejahatan haruslah bersifat penanggulangan, yang berarti bahwa usaha itu bertujaun untuk mengurangi terjadinya kejahatan. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui analisis yuridis tindak pidana kekerasan dilakukan di muka umum yang menyebabkan kematian dalam putusan Pengadilan Negeri Kota Agung No.355/Pid.B/2020/PN Kot dan untuk mengetahui daya guna pidana dan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan di muka umum yang menyebabkan kematian dalam putusan Pengadilan Negeri Kota Agung No. 355/Pid.B/2020/PN Kot dihubungkan dengan tujuan pemidanaan.
Jenis Penelitian yang digunakan adalah secara yuridis normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan Pemerintah.
Mengacu pada Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung No.355/Pid.B/2020/PN Kot, para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah barangsiapa, terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dan kekerasan mengakibatkan maut. Para terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun, karena sesuai dengan teori gabungan yang mana para terdakwa harus keluar dari penjara dengan menjadi baik di masyarakat, dan juga sesuai Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.