Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Juliari Batubara yang
merupakan seorang Menteri Sosial RI sangatlah mencoreng nama baik negara
dalam memberantas tindak pidana korupsi, Tindak pidana korupsi yang dilakukan
oleh Terdakwa Juliari Batubara terjadi pada saat dunia sedang dalam keadaan
darurat kesehatan akibat COVID-19. Berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya
efek jera terhadap Terdakwa Juliari Batubara juga agar hal serupa tidak lagi terjadi
di kemudian hari, dengan menerapkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang nomor 31
Tahun 1999 Jo Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 yang memuat pidana
terberat yang berupa pidana mati. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui penerapan hukum pidana materiil terkait tindak pidana korupsi di
tengah pandemi COVID-19 (keadaan tertentu) yang dilakukan oleh Menteri Sosial
Juliari Batubara dan untuk mengetahui tindak pidana korupsi di tengah pandemi
COVID-19 dapat dikualifikasikan telah memenuhi unsur “keadaan tertentu”
sebagaimana yang terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan spesifikasi
penelitian yang bersifat deskriptif, dan jenis penelitian yuridis normatif. Metode
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute
approach) dan pendekatan kasus (case approach), teknik pengumpulan data
menggunakan studi dokumen dan studi literatur, metode analisis data yang
digunakan yaitu metode kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian pertama, dapat ditarik simpulan bahwa, Penerapan
hukum pidana materiil terhadap Terdakwa Juliari Batubara telah sesuai dengan
kaidah hukum yang belaku, namun penulis memiliki pandangan berbeda dengan
Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim, yaitu karena tindak pidana korupsi yang
dilakukan Terdakwa terjadi pada saat keadaan tertentu dan ketidakinginan BPK
dalam membuat laporan resmi kerugian keuangan negara. Sedangkan pada
penelitian yang kedua, berdasarkan analisis yuridis, tindak pidana korupsi yang
dilakukan Terdakwa Juliari Batubara telah memenuhi seluruh unsur kualifikasi
delik pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
maka akibatnya Terdakwa Juliari Batubara dapat divonis dengan pidana terberat
yang berupa pidana mati sebagaimana yang diatur juga dalam Pasal 10 KUHP.