Pembagian hak waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (Tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. KUHPerdata memandang hak waris adalah hak kebendaan atas harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia (Pasal 528 KUHPerdata) sehingga hukum waris ditempatkan dalam Buku II KUHPerdata. Sehubungan dengan masalah harta waris yang belum terbagi sesuai hukum yang berlaku tersebut. Tujuan penelitian penulis untuk mengetahui pembagian hak waris berupa tanah dan bangunan, dengan mengacu pada ketentuan Hukum Islam dan KUHPerdata yang berlaku di Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1728/Pdt.G/2018/PA.JP.
Permasalahan diatas dianalisis melalui spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif (descriptive research) dengan menggunakan penelitian yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen (study of document). Studi dokumen yang dikaji dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1728/Pdt.G/2018/PA.JP.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh dari kesimpulan bahwa istri kedua tidak berhak atas harta benda tidak bergerak yang didapatkan dalam pernikahan pertama dengan pewaris atau alm. Suaminya, dalam Pertimbangan Hukum dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1728/Pdt.G/2018/PA.JP dapat ditarik suatu fakta hukum, Ahli waris yang mendapatkan hak waris yaitu Golnusye Maleke binti Willem Maleke, selaku istri kedua mendapatkan 1/8 bagian dan Sutan Arby Tjaja bin Agustiar, selaku anak laki-laki kandung ahli waris dari istri pertama mendapatkan ashabah/ 7/8 bagian.