Dalam pembuatan suatu perjanjian, apapun perjanjian itu, di dalamnya pasti terdapat
prestasi yang diantaranya berisikan hak dan atau kewajiban masing-masing pihak yang
terlibat di dalamnya. Prestasi yang ada di dalam isi perjanjian tersebut merupakan aspek
yang wajib di ikuti dan di sesuaikan, pasalnya isi perjanjian merupakan undang-undang
bagi mereka yang mengikatkan dirinya dengan perjanjian tersebut sesuai dengan
ketentuan KUH Perdata dan asas pacta sunt servanda yang timbul di dalamnya. Adapun
penelitian ini bertujuan mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam Perjanjian
Kerjasama ini. Selain itu, penulis bertujuan untuk mengetahui pertimbangan dan putusan
hakim terhadap wanprestasi Perjanjian Kerjasama yang ada di dalam Putusan Pengadilan
Negeri Bandung Nomor: 81/Pdt.G/2016/PN.Bdg.
Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
deskriptif analitis yang mana dilakukan dengan memaparkan data. Penelitian ini
merupakan penelitian yuridsi normatif karena penelitian ini menggunakan data sekunder
berupa hukum positif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan perundang-undangan. Dalam teknik pengumpulan data, penulis melakukan
studi kepustakaan (library research). Pada analisis data penulis melakukan metode
normatif kualitatif, sehingga dilakukan tanpa menggunakan model-model matematik.
Berdasarkan hasil penelitian, dari segi hak dan kewajiban ditemukan bahwa hak yang
dimiliki oleh pihak pertama atau developer, sesuai dengan Pasal 3 Ayat (4) adalah
developer memiliki kendali penuh dalam menjalankan proyek pembangunan Perumaha
Gayana Town House selama tidak merubah dari proposal yang telah disepakati oleh
kedua belah pihak, yang di imbangi dengan kewajiban pihak kedua atau investor yang
berkewajiban untuk memenuhi dana yang dibutuhkan oleh developer dalam
melaksanakan pembangunan perumahan tersebut. Di sisi lain, pihak developer
berkewajiban untuk melakukan pelaporan rutin mengenai pembangunan dari mulai
keuangan hingga progres pembangunannya kepada investor, sehingga pihak investor di
dalam pelaksanaannya memiliki hak untuk melakukan audit untuk memastikan
kelangsungan proyek tersebut. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim mengutamakan
isi dari Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati kedua pihak tanpa
mengenyampingkan undang-undang serta norma yang berlaku, yang kemudian didukung
pula oleh bukti-bukti dan kesaksian saksi-saksi. Menyangkut kepada putusan yang di
putuskan oleh hakim yaitu penjatuhan hukuman terhadap pihak developer yang terbukti
di dalam persidangan melalui bukti-bukti dan saksi-saksi telah melakukan penyimpangan
dalam proyek dengan menggunakan keuangan proyek untuk kebutuhan pribadi yang
mana perbuatan tersebut oleh hakim dikualifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi.