Penyalahgunaan Narkotika merupakan perbuatan menyalahgunakan narkotika tanpa hak dan secara melawan hukum. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang ini adalah untuk mengupayakan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut yang pertama penerapan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2019/PN.Bdg, dan yang kedua dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara atau tindakan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika dalam Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2019/PN.Bdg.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan jenis penelitian yuridis normatif, metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.
Hasil penelitian terhadap permasalahan pertama yaitu penerapan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2019/PN.Bdg sudah sesuai unsur-unsur dalam pasal tersebut dan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa. Permasalahan yang kedua yaitu dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2019/PN.Bdg, terdakwa dijatuhi pidana penjara karena tidak adanya surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah atas diri terdakwa I dan terdakwa II tidak mengajukan permohonan rehabilitasi dengan biaya sendiri.