Pada dasarnya narkotika menjadi masalah yang kompleks. Di satu sisi ketersediaan narkotika sangat diperlukan bagi kepentingan medis namun disisi lain narkotika kini diedarkan secara bebas tanpa izin dan sering disalah gunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Narkotika diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 pengganti Undang-Undang No. 22 Tahun 1997. Tindakan atau hukuman yang tepat diberikan kepada seorang penyalahguna narkotika juga harus sesuai dengan aturan hukum yang ada dan harus memperhatikan Hak Asasi Manusia dari si penyalahguna
narkotika seperi yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia tahun 1945 mengatur mengenai hak asasi manusia. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana narkotika dihubungkan dengan putusan pengadilan negeri bandung nomor 713/Pid.Sus/2018/Pn.Bdg. Dan pelaksanaan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika
Penelitian ini bersifat deskriptif, sedangkan jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif. Metode Pendekatan penelitian ini melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan analisis permasalahanya dilakukan dengan analisis yuridis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, Dalam mengadili pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, dalam putusanya hakim harus menetapkan hukuman dalam arti memberi reaksi memadai atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa.