Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu. Sedangkan Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Sistem pendaftaran yang dianut oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah konstitutif (first to file) selain itu Undang-Undang ini juga menganut prinsip first to use secara terbatas. Penilitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Prinsip Pendaftaran first to file dalam melindungi Pemegang Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
Untuk mencapai tujuan di atas, penulis melakukan penelitian deskriptif yaitu menggambarkan dan menganalisa secara sistematis, faktual dan akurat mengenai Pelaksanaan Prinsip Pendaftaran first to file dalam melindungi Pemegang Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data diperoleh melalui studi dokumen dan studi literatur serta dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif
Dari hasil penelitian diketahui bahwa Pelaksanaan Prinsip Pendaftaran first to file dalam melindungi Pemegang Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu seyogyanya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yaitu dengan Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif.