Record Detail
Advanced Search
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI NOMINEE AGREEMENT DALAM PEMBERIAN KUASA PENANAMAN MODAL ASING BERBENTUK KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS
Nominee agreement telah tumbuh dan berkembang di masyarakat, karena kebutuhan masyarakat. Alasan yuridis yang melatar belakangi nominee agreement terjadi dalam kegiatan penanaman modal karena pihak yang berkepentingan sendiri tidak berwenang melakukan perbuatan tersebut berhubung dengan adanya larangan hukum. Penelitian ini mengkaji pembentukan Nominee Agreement khususnya dalam kepemilikan saham Perseroan Terbatas serta kedudukan nominee agreement dalam system hukum di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan. Pembentukan nominee agreement dalam prakteknya dapat dibedakan menjadi pembentukan nominee langsung (direct nominee) yakni dengan secara langsung membuat perjanjian antara yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam Perseroan Terbatas untuk dan atas nama orang lain dan pembentukan nominee tidak langsung (undirect nominee) yakni dengan cara membuat beberapa perjanjian yang berlapis-lapis dengan tujuan agar beneficiary dapat mengendalikan, menerima manfaat dan secara tidak langsung memiliki dari saham tersebut.
Penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis praktik nominee agreement di Indonesia. Selain itu juga, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan yuridis nominee agreement terhadap pemberian kuasa penanam modal asing dalam kepemilikan saham Perseroan Terbatas.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembentukan nominee agreement dalam prakteknya dapat dikategorikan menjadi pembentukan perjanjian nominee agreement langsung dan pembentukan nominee agreement tidak langsung. Kedudukan nominee agreement dalam aturan hukum di Indonesia sebenarnya telah dilarang eksistensinya dalam Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Tidak adanya pelarangan yang tegas dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tentang pelanggaran nominee shareholder membuat praktik nominee agreement berkembang dengan pembentukan nominee tidak langsung yang mengakibatkan nominee agreement tersebut sulit untuk diketahui dan dibuktikan.
Detail Information
| Statement of Responsibility |
-
|
|---|---|
| Description |
-
|
| Publisher | STHB Press : ., 2020 |
| Language |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
-
|
| Content Type |
Undergraduate Theses
|
| Keyword(s) |
|---|