Salah satu fenomena dari maraknya kasus cybercrime di Indonesia adalah pemanipulasian data otentik yang sering kali terjadi pada data pribadi yang disimpan dalam jaringan atau justru orang tersebut pernah mengunggahnya untuk diperlihatkan kepada publik. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pemanipulasian data otentik dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Pst. dan untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemanipulasian data otentik pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Pst. dalam perspektif cybercrime.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Metode pendekatan pada penelitian ini yaitu melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik studi literatur (study of literature), lalu selanjutnya data-data yang telah terkumpul akan disusun serta dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian terhadap permasalahan pertama adalah penerapan hukum pidana materiil dalam tindak pidana pemanipulasian data otentik yang didakwakan oleh penuntut umum kepada Terdakwa sudah tepat namun belum sesuai dalam penjatuhan sanksi pidana yang diberikan kepada Terdakwa berdasarkan rangkaian faktanya dan apabila dilihat dari tujuan pidana sebagai nestapa, sedangkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang kedua adalah terlalu minimnya pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan sanksi pidana menjadi salah satu penyebab mengapa sanksi yang diberikan kepada Terdakwa terlalu singkat dan tidak dapat memberikan efek jera, maka dapat mencederai asas kemanfaatan dan asas kehati-hatian.