kejahatan dan kekerasan seksual terdahap anak akhir-akhir ini semakin banyak kita temui dalam masyarakat dan cenderung meningkat dari waktu ke waktu, banyak cara telah dilakukan untuk menghapuskan kejahatan ini tetapi usaha tersebut hanya dapat mengurangi intensitas dari kejahatan tersbut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapanhukum pidana materil terhadap tindak pidana memaksa anak melakukan perbuatan cabul karena
Penelitian ini dilaksanakan dalam metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan teknik kualitatif menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana memaksa anak melakukan perbuatan cabul studi kasus putusan Mahkamah Agung nomor : 314K/PID.SUS/2018. Telah sesuai karena telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menggugurkan putusan yang di jatuhkan pada putusan Pengadilan Negeri Tasik dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat, sehingga terdakwa dinyatakan mampu bertanggung jawab dan mendapatkan sanksi yang setimpal atas perbuatannya. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana memaksa anak melakukan perbuatan cabul dalam studi kasus putusan Mahkamah Agung nomor : 314K/PID.SUS/2018. Telah sesuai dengan putusan dalam Pasal 183 KUHP sekurang-kurangnya dua alat bukti ditambah keyakinan hakim. Alat bukti dalam kasus ini yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, sehingga hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa.