Transaksi elektronik adalah salah satu bentuk kemajuan di bidang teknologi yang turut membawa perubahan yang besar terhadap hukum dimana hukum digunakan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul. Transaksi elektronik memang membawa kemudahan yang tentunya diikuti dengan segala permasalahan yang timbul. Seperti yang terjadi dalam salah satu aplikasi belanja online yang menetapkan prosedur pengembalian barang tidak sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya. Prosedur tersebut yang akhirnya membawa dampak kerugian bagi konsumen yang merasa haknya dilanggar.
Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif, yaitu dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel bebas) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan variabel lain".
Hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan konsumen atas ketentuan standar pengembalian barang tidak sesuai yang ditetapkan Bukalapak terbukti adanya pelanggaran terhadap Pasal 18 ayat (1) huruf g UUPK yang mengakibatkan terlanggarnya hak konsumen sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 huruf h UUPK. Hak yang dilanggar tersebut adalah hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Dan juga melanggar kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 huruf g UUPK seharusnya konsumen berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan yang telah disepakati. Bukalapak sebagai pelaku usaha jasa juga telah melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf a karena tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.