Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi banyak masyarakat yang ikut dalam arisan online belakangan ini. Sehingga perlu untuk dibahas karena dalam pelaksanaan arisan online terkadang pada prakteknya terdapat pihak-pihak yang melakukan wanprestasi (cidera janji) terhadap perjanjian dalam arisan online dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan dan akibat hukum didalam praktik arisan online yang sedang berkembang di masyarakat.
Untuk mencapai tujuan di atas, penulis melakukan penelitian deskriptif, yaitu menganalisis dan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan wanprestasi dalam perjanjian arisan online yang dihubungkan dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi elektronik. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi dokumen dan dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketika seseorang memutuskan mengikuti arisan online dan sepakat melaksanakan aturan yang telah dibuat oleh pihak pengurus arisan online maka pihak tersebut sudah mengikatkan dirinya dalam perjanjian arisan online Pasal 1313 KUHPerdata. Perjanjian dalam arisan online bersifat perjanjian yang lisan dengan unsur saling percaya antara satu sama lainnya dan perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang mana terdapat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan, hal ini berlandaskan Pasal 1320 KUHPerdata. Saat melakukan pembayaran arisan slip atau bukti dari hasil transaksi merupakan alat bukti yang sah bagi para pihak arisan online, hal ini berlandaskan Pasal 5 Ayat (1) UU ITE.