Image of TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SECARA SEPIHAK DI CV MULYA PET BANDUNG DI HUBUNGKAN DENGAN UU RI NOMOR: 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 282/Pdt.Sus-PHI/2019)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SECARA SEPIHAK DI CV MULYA PET BANDUNG DI HUBUNGKAN DENGAN UU RI NOMOR: 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 282/Pdt.Sus-PHI/2019)



Kunci utama keberhasilan menciptakan hubungan industrial yang aman dan dinamis adalah komunikasi. Dengan demikian, untuk dapat mencapai tujuan tersebut maka faktor utama adalah interaksi yang positif antara pekerja dan pengusaha. Dalam praktik kehidupan sehari-hari antara pelaku proses produksi (pengusaha), pekerja/buruh dan serikat pekerja/buruh dan pemerintahan tentu perlu adanya dukungan kondisi atau suasana yang kondusif agar tumbuh dan berkembang sikap mental dan sikap sosial. Dalam hal tidak adanya kesesuaian mengenai pengkhiran hubungan kerja maka menyebabkan hak-hak dari pekerja sering terabaikan dan mengakibatkan perselisihan hak pun timbul dari PHK yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui keabsahan pemutusan hubungan kerja secara sepihak serta penyelesaian sengketa antara CV MULYA PET BANDUNG terhadap pekerjanya ditinjau dari Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 282/Pdt.Sus-PHI/2019.
Metode penelitian yang digunakan yakni dengan spesifikasi penelitian deskriptif dengan jenis penelitian normatif. Selanjutnya metode pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini dikumpulkan melalui studi dokumen (study of document) dan studi lapangan (field Study) melalui wawancara, dengan analisis data secara kualitatif.
Hasil penelitian yang diperoleh pertama, pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan CV. Mulya Pet Bandung terhadap pekerjanya adalah batal demi hukum, karena bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena tidak didasari alasan pemutusan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1), Pasal 160, UU Pasal 161 ayat (1), Pasal 163 ayat (1), Pasal 165, Pasal 167 ayat (1), Pasal 168 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Kedua, penyelesaian sengketa antara CV. Mulya Pet Bandung dengan pekerjanya dapat dilakukan melalui proses Tripartit, selain itu dapat juga dilakukan dengen mengajukan Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Memperbandingkan dengan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 282/Pdt.Sus-PHI/2019, proses penyelesaian yang telah dilakukan CV. Mulya Pet Bandung dengan pekerja adalah pada tahap bipartit, selanjutnya pekerja dapat menempuh penyelesaian melalui tripartit dengan melibatkan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung, serta selanjutnya melakukan hukum melalui gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB Press : .,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Undergraduate Theses

File Attachment