Berdasarkan surat keputusan menteri lingkungan hidup nomor SK.25/MENLHK/-SETJEN/PLA.2/1/2018 tentang Perubahan Fungsi Pokok Kawasan Hutan Dari Sebagian Kawasan Cagar Alam Kamojang Mengubah fungsi dalam fungsi pokok kawasan hutan dari sebagian kawasan Cagar Alam Kawah Kamojang seluas 2.391 hektare dan Cagar Alam Gunung Papandayan seluas 1.991 hektare menjadi taman wisata alam, terletak di Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Dengan dikeluarkannya surat keputusan tersebut mendapat penolakan dari masyarakat setempat dan juga aliansi komunitas lingkungan Jawa Barat, sebab penurunan status cagar alam yang merupakan benteng terakhir dalam menjaga keutuhan alam justru akan mengakibatkan semakin rusaknya alam tersebut. Cagar alam adalah tempat paling tertutup bagi alam, sebab cagar alam berfungsi sebagai habitat untuk perlindungan keanekaragaman hayati serta merupakan sistem penyangga kehidupan.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini secara yuridis normatif yaitu data yang diperoleh tersebut disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara interprestasi, penafsiran hukum dan konstruksi hukum. Dalam penelitian ini, data yang didapat dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu analisis yang bertolak dari norma-norma, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan mengenai penerapannya.
Status kepemilikan lahan merupakan faktor sosial ekonomi yang patut untuk diperhatikan sebab berdampak terhadap kualitas hutan. Dukungan dan peran pemerintah daerah pun sangat dibutuhkan dalam pemerataan kesempatan peluang usaha yang tidak bergantung terhadap hutan. Dan peran pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung agar segera melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas terhadap pengawasan dalam mengimplementasikan kewenangan yang sebelumnya telah di tetapkan, sehingga penerapan pengelolaan dan perlindungan lingkungan dapat teraplikasikan dengan baik serta melakukan keterbukaan terhadap perubahan-perubahan aturan dalam surat keputusan menteri maupun Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya di daerah kawasan Kamojang Garut.