Kejahatan selalu terjadi di dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya mengancam harta benda tetapi juga mengancam keselamatan jiwa seseorang. Dalam keadaan demikian, kita dapat melakukan pembelaan diri yang dalam KUHP dikenal dengan Pembelaan terpaksa. Dalam kasus yang penulis teliti, Dalam Putusan tersebut terdakwa dijatuhi lepas dari segala tuntutan hukum padahal tidak terdapat indikasi bahwa pembelaan yang dilakukan terdakwa didasarkan pembelaan terpaksa, untuk memecahkan permasalahan di atas diperlukan teori, konsep, asas, dan kaidah hukum, Permasalahan dalam skripsi ini yaitu untuk mengetahui penerapan Pasal 49 ayat (1) KUHP terhadap perbuatan pelaku dihubungkan dengan putusan Pengadilan Negeri KAYUAGUNG NOMOR 474/ PID.B/ 2019/ PN.KAG , untuk mengetahui pembuktian kesalahan sebagai dasar pertanggung jawaban pidana bagi Pelaku dihubungkan dengan putusan Pengadilan Negeri KAYUAGUNG NOMOR 474/ PID.B/ 2019/ PN.KAGdan untuk menggetahui dayaguna sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku dihubungkan dengan putusan Pengadilan Negeri KAYUAGUNG NOMOR 474/ PID.B/ 2019/ PN.KAG.
Spesifikasi penelitian yang digunakan pada penelitian ini bersifat dekskriptif analisis (descriptive research). Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif,yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Pendekatan kasus dan Pendekatan perundang-undangan yang dijadikan dasar penelitian. Analisis Data berupa anilisis kualitatif.
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa, Penerapan pembelaan terpaksa dalam putusan pengadilan negeri kayuagung nomor 474/ Pid. B/2019/PN KAG tidak tepat diberlakukan, hakim kurang cermat dalam menilai dan tindakan yang dilakukan terdakwa telah melanggar unsur proporsionalitas dan subsidaritas. Dalam kasus ini hakim tidak cermat dalam menelaah kasus ini dan telah merenggut hak dari pihak korban yang telah terenggut nyawanya sehingga kontradiktif dengan dayaguna penjatuhan sanksi pidana yang seharusnya membuat jera pelaku kejahatan dan menjunjungtinggi keadilan.