Penulis meneliti Putusan Pegadilan Negeri Bandung Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2018 juncto Pengadilan Mahkamah Aagung Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020 terhadap kasus Fahmi Darmawansyah yang melakukan tindak pidana korupsi suap kepada Wahid Husen yang berkedudukan sebagai Kalapas Sukamiskin. Perbuatan tersebut dilakukan untuk memperoleh fasilitas istimewa selama berada di lembaga pemasyarakat. Pada putusan tersebut Fahmi Darmawansyah divonis bersalah telah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah unsur-unsur obyektif, pembuktian kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban, daya guna sanksi pidana Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undanh No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Fahmi Darmawansyah sebagai terdakwa dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2018 juncto Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020 yang melakukan tindak pidana korupsi suap.
Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen. Analisis data yang digunakan adalah secara yuridis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, unsur-unsur obyektif Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap perbuatan terdakwa sudah terpenuhi, pertanggungjawaban pidanya yaitu sengaja memberi sesuatu kepada kepada Wahid Husen yang berkedudukan sebagai Kalapas Sukamiskin untuk memperoleh fasilitas istimewa selama berada di lembaga pemasyarakat. Dan daya guna sanksi pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada terdakwa dapat tidak dapat memberikan efek jera terhadap pelaku karena di vonis lebih ringan. Namun pidana tersebut bertujuan untuk mendidik pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.