Kekerasan yang dilakukan oleh aparat polisi saat ini masih banyak kita lihat di
media, dan ini menunjukkan masih lemahnya sistem pengawasan baik internal maupun
eksternal dan kondisi yang demikian akan menyebabkan penyalahgunaan kewenangan
oleh polisi. Banyak cerita yang menggambarkan perilaku polisi dalam penyidikan yang
menyebabkan tersangka menjadi korban kekerasan dari aparat kepolisian. Ini
merupakan sebuah ironi, karena fungsi aparat kepolisian adalah untuk mengayomi dan
memelihara ketertiban masayarakat. Fenomena yang ditemui di wilayah hukum Polres
Simalungun, dalam praktiknya pemberian keterangan oleh tersangka secara bebas
masih dijumpai kejanggalan-kejanggalan dan juga hal-hal yang tidak semestinya
terjadi terutama dalam hal pemeriksaan pada tahap penyidikan. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui perlindungan hak-hak tersangka dalam peradilan pidana serta untuk
meninjau seberapa kuat undang-undang yang ada bisa menjamin dan melindungi hakhak tersangka dari kesengsaraan dan putus asa di belantara penegakan hukum dalam
sistem peradilan pidana.
Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini yaitu metode
penelitian yang ditujukan untuk menjelaskan suatu masalah yang bersifat teoritik dan
normatif berdasarkan isi atau materi yang terdapat dalam berbagai literatur atau teks.
Metode ini digunakan untuk melakukan analisis terhadap putusan pengadilan negeri
simalungun NO.1/Pid.Pra/2019 PN Simalungun dengan menelaah teori-teori, asas-asas
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penelitian tentang kekerasan
terhadap tersangka, serta
Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pada dasarnya pelaksanaan hak-hak
tersangka pada proses penyidikan suatu tindak pidana adalah upaya untuk memenuhi
hak-hak tersangka. Penyidik dalam mengungkap atau menggali informasi dari si
tersangka cenderung menggunakan kekerasan seperti dibentak-bentak, dipukuli
bahkan dianiaya. Sepertinya penyidik dalam hal ini belum memahami betul bagaimana
teknik-teknik mengungkap suatu tindak pidana dan juga belum memhami seperti apa
yang diamanatkan oleh KUHAP dan PERKAP. Negara telah gagal dalam memberikan
perlindungan hukum kepada tersangka yang mengalami kekerasan dalam proses
penyidikan. Karena upaya untuk menghentikan kekerasan melalui proses peradilan
tidak diatur dalam perundang-undangan