Peredaran senjata api di kalangan masyarakat sipil adalah fenomena global. Kurang tertatanya pengawasan terhadap kepemilikan senjata api baik legal maupun ilegal yang dimiliki oleh masyarakat sipil merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan-kejahatan dengan penyalahgunaan senjata api di Indonesia. Peredaran senjata api yang sangat mudah untuk didapatkan menyebabkan tidak terkontrolnya peredaran senjata api baik legal mapun ilegal sehingga menyebabkan kekhawatiran masyarakat dari segi keamanan. Tujuan penlitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana materil dan juga pertimbangan hakim dalam menjatuhi pidana terhadap terdakwa.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normative dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach). Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yuridis normatif dipergunakan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat teoritis, yaitu: asas, konsep-konsep, doktrin hukum dan isi kaidah hukum.Teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan (library research) dan studi literatur (studi of literature).
Dari hasil penelitian, Penerapan sanksi pidana dalam putusan Nomor 824/Pid.Sus/2020/Pn Bdg merupakan tindak pidana yang telah terbukti dan meyakinkan bagi Majelis Hakim untuk memvonis terdakwa dengan tindak pidana tanpa hak untuk menyimpan dan membawa senjata api sebagaimana mestinya yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku dalam putusan Nomor 824/Pid.Sus/2020/Pn Bdg berdasarkan 2 (dua) jenis pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang teungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam persidangan. Pertimbangan non yuridis adalah keadaan yang berkaitan dengan diri terdakwa seperti latar belakang terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dampak dari perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana.