Maraknya kasus tindak pidana narkotika di Indonesia merupakan masalah kompleks yang harus segera diatasi. Dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak terutama masyarakat luas untuk dapat bersinergi dengan para penegak hukum dalam mengatasi masalah ini. Salah satu teknik yang digunakan oleh penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana narkotika adalah teknik pembelian terselubung (undercover buy). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui teknik pembelian terselubung (undercover buy) dalam penyidikan tindak pidana narkotika dan untuk mengetahui pelaksanaan teknik pembelian terselubung (undercover buy) berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dihubungkan dengan putusan Pengadilan Negeri Nomor : 191/Pid.Sus/2020/PN.Lmg.
Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, jenis penelitian yaitu yuridis normatif, dan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (statute approach). Penelitian ini menitikberatkan pada data yang secara analisis digunakan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang diteliti dan berpangkal pada peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Putusan Pengadilan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN.Lmg.
Berdasarkan hasil penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa pembelian terselubung merupakan teknik pengungkapan tindak pidana narkotika yang dibenarkan oleh undang-undang. Teknik pembelian terselubung pertama kali diatur dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika dan kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yakni pada Pasal 75 huruf (j). Dalam pelaksanaannya teknik pembelian terselubung harus dilakukan oleh penyidik berdasarkan surat perintah tertulis dari pimpinan. Tanpa dibuatnya surat perintah dari atasan maka penyidik yang akan melakukan metode ini dianggap tidak sah dan akan melanggar ketentuan pasal yang berlaku. Namun di dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN.Lmg. Majelis Hakim menyebutkan bahwa tidak ditemukan adanya surat perintah tertulis dari pimpinan kepada penyidik, sehingga Majelis Hakim menyatakan penuntutan dalam perkara ini tidak dapat diterima. Oleh karena itu Majelis Hakim dalam amar putusannya memerintahkan agar terdakwa dibebaskan.