Di Indonesia pengaturan mengenai kegiatan bancassurance diatur didalam Surat Edaran Bank
Indonesia (SEBI) No. 12/35/DPNP, bancassurance menurut SEBI adalah aktivitas kerjasama antara
Bank dengan perusahaan asuransi dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui Bank.
Permasalahan terkait bancaasurance adalah mengenai praktik tying in (pembelian berikat) produk
perbankan berupa Kredit Pemilikan Rumah (”KPR”) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (”BRI”)
dengan produk asuransi jiwa dari PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA dan PT Heksa Eka
Life Insurance. Bahwa produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah salah satu produk perbankan
yang mempersyaratkan adanya asuransi jiwa. Bahwa terkait kegiatan bancassurance, Dalam Surat
Edaran Bank Indonesia No. 12/35/DPNP untuk kerjasama antara bank dengan perusahaan asuransi
dengan model bisnis referensi dalam rangka produk Bank, antara lain diatur bahwa untuk
mengakomodasi kebebasan nasabah Bank dalam memilih produk asuransi yang diwajibkan, Bank harus
menawarkan pilihan produk asuransi dimaksud paling kurang dari 3 (tiga) perusahaan asuransi mitra
Bank yang 1 (satu) diantaranya dapat merupakan pihak terkait Bank.
Penulis dapat mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam usulan penelitian ini yaitu
Mengenai praktek kegiatan bancassurance dalam Produk Kredit Kepemilikan Rumah yang dilakukan
oleh PT. Bank Rakyat Indonesia dan analisa hukum mengenai penjatuhan putusan KPPU Nomor
05/KPPU-I/2014 terhadap PT. Bank Rakyat Indonesia
Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum
kepustakaan atau penelitian hukum doktrinal yang dapat diartikan sebagai penelitian hukum dengan
cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan
terhadap norma-norma hukum yaitu yang merupakan patokan-patokan untuk bertingkah laku yang
terdapat dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Bahwa praktek kegiatan kerjasama bancassurance dalam produk kredit kepemilikan rumah
yang dilaksanakan oleh Bank BRI sudah sesuai dengan surat Edaran Bank Indonesia No. 12/35/DNDP.
Praktik bancassurance yang dilakukan oleh Bank BRI ini tidak memenuhi unsur Pasal 15 ayat 2 dan
19 huruf a undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopili dan persaingan usaha
tidak sehat. Dikarenakan dalam praktek bancassurance pihak bank harus melakukan evaluasi terlebih
dahulu terhadap pihak asuransi yang akan menjadi rekanan salah satunya yang di perhatikan dalam hal
ini adalah berkaitan dengan manajemen risiko dimana pihak bank mempersyaratkan adanya ketentuan
tertentu sebagai pelaksanaan dari peraturan.
Bahwa Penjatuhan putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2014 terhadap PT. Bank Rakyat
Indonesia adalah tidak tepat. Konsep dalam Hukum Persaingan Usaha Pada dasarnya pelaku usaha
tidak dilarang untuk menjual dua atau lebih barang secara bersamaan atau menjual secara paket.
Larangan yang ditetapkan pada pasal 15 ayat 2 UU Persaingan Usaha dengan judul Perjanjian Tertutup
adalah larangan bagi pelaku usaha untuk membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat
persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang
dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok. Sesuai dengan judul pada pasal 15 yaitu perjanjian
tertutup, maka yang menjadi pokok atau inti pengaturan pasal ini adalah adanya perjanjian.Pasal 15
ayat 2 UU Persaingan Usaha diatas seringkali disalah mengerti sebagai larangan bagi pelaku usaha
untuk melakukan penjualan dengan cara adalah penjualan dua atau lebih produk yang berbeda dalam
satu paket.